Pantau.com - Presiden RI Joko Widodo melemparkan kritik pengadaan pacul atau umum disebut cangkul oleh kementerian/lembaga yang diimpor dari luar negeri.
"Pak Roni dan Menteri Bappenas ini coba dibuat strategi mendesain industri-industri usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di negara kita, misalnya urusan pacul, cangkul, masa masih impor?" kata Presiden Jokowi dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2019 di Jakarta, Rabu (6/11/2019).Dalam sambutannya, Jokowi mengambil contoh pacul alias cangkul yang sebenarnya bisa diproduksi oleh UMKM dalam negeri namun ternyata berasal dari produk impor.
Baca Juga: Akhirnya Presiden Jokowi dan PM Australia Bertemu Bahas Papua
"Apakah tidak bisa didesain industri UMKM kita supaya 'kamu buat pacul, tahun depan saya beli'. Ini puluhan ribu cangkul, pacul dibutuhkan masih impor, apakah negara kita sebesar ini, industrinya berkembang, apa benar pacul harus impor? Ini tolong didesain, ini baru satu barang, barang lain masih ribuan," ungkapnya.
Menurut Jokowi, barang-barang sederhana seperti cangkul saja masih diimpor maka yang diuntungkan adalah negara asal barang impor tersebut. "Enak banget itu negara yang dimana barang itu kita impor. Kita masih defisit transaski berjalan, defisit neraca perdagangan tapi impor yang seperti itu. Padahal kita sambil tidur bisa buat pacul," tuturnya.
Presiden menilai praktik tersebut terus terjadi karena cangkul impor jauh lebih murah dibanding cangkul produksi dalam negeri.
"Impor enak banget, karena harga murah, artinya yang mengimpor untung lebih gede tapi lapangan kerja jadi hilang. Pengadaan barang dan jasa larinya harus bisa menciptakan lapangan kerja dan industri kecil sehingga petakan mana yang bisa diproduksi di dalam negeri secara utuh mana yang dirakit di sini dan mana yang impor. Ini harus dicek, kalau yang impor stabilo merah saja gak usah," tandasnya.
Baca Juga: Moeldoko Sebut Akan Masukkan Pendukung Jokowi ke KSP, Seknas Meradang
Mantan wali kota Surakarta tersebut pun menilai meski neraca perdagangan Indonesia defisit tapi kementerian/lembaga masih hobi melakukan impor.
Jokowi meminta Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Roni Dwi Susanto untuk memprioritaskan produk dengan komponen lokal sangat tinggi agar didahulukan masuk ke e-catalogue.
"Persulit barang impar-impor, senengnnya impar-impor kita, ini duit APBN, APBD, harga murah bukan patokan utama kalau murah tapi impor saya lebih seneng barang lokal walau harga sedikit lebih mahal," tegasnya.
- Penulis :
- Bagaskara Isdiansyah
