Anggaran Dipotong Rp 2,74 T, Kemnaker Yakin Tetap Bisa Perluas Lapangan Kerja

Pantau - Anggaran Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dipangkas Rp 2,74 triliun oleh Presiden Prabowo Subianto. 

Meski begitu, Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, memastikan tetap bisa memperluas kesempatan kerja kepada masyarakat Indonesia yang membutuhkan.

Selain itu, dia optimistis tetap akan bisa meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), peningkatan produktivitas dan daya saing industri, penempatan tenaga kerja, pembinaan hubungan industrial, serta pelindungan dan pengawasan ketenagakerjaan.

Baca juga: Prabowo Tegaskan Efisiensi Anggaran adalah Langkah Positif Meski Ada Perlawanan

"Kami tetap berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Efisiensi anggaran bukan berarti mengurangi kualitas kerja, tetapi justru mendorong kami untuk bekerja lebih inovatif dan hal ini menjadi tantangan bagi seluruh jajaran Kemnaker," ujar Yassierli

Berdasarkan pagu anggaran 2025, Kemnaker mendapat anggaran sebesar Rp 4,80 triliun. Efisiensi yang dilakukan pada anggaran untuk tahun 2025 tersebut melebihi 50 persen yaitu pada angka Rp 2,74 triliun.

Pemangkasan anggaran dilakukan berdasarkan Surat Nomor S-37/MK.02/2025 tentang daftar barang yang harus dipangkas anggarannya yang mana surat tersebut dikeluarkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Baca juga: Komisi XIII Setujui Efisiensi Anggaran 10 Mitranya

Meski begitu, sampai saat ini belum diketahui apakah Kemnaker mendapat restrukturisasi anggaran setelah efisiensi, sebab pada Rapat Kerja (raker) dengan Komisi IX DPR RI tanggal 12 Februari 2025 lalu dilakukan secara tertutup.

Yassierli menegaskan Kemnaker terus berkoordinasi dengan lintas kementerian/lembaga untuk berkolaborasi membuat program bersama dalam pelaksanaan pelatihan vokasi dan sertifikasi profesi.

"Dengan strategi yang tepat, efisiensi anggaran ini justru bisa menjadi peluang untuk meningkatkan kolaborasi program dengan Kementerian/Lembaga, pihak swasta hingga berbagai komunitas lainnya dalam mendukung peningkatan kualitas dunia ketenagakerjaan," imbuhnya.

Baca juga: Komisi VII DPR RI Nilai Efisiensi Anggaran Harus Dorong Pertumbuhan Sektor Produktif