OJK Tekankan Peran Perbankan Daerah dalam Pertumbuhan Ekonomi

Pantau - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong penguatan peran perbankan daerah, termasuk perbankan syariah, dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menekankan bahwa perbankan daerah harus lebih berperan aktif agar pertumbuhannya selaras dengan kondisi perekonomian nasional dan daerah.

"Kami mengharapkan sinergi antar pihak-pihak terkait di daerah, yakni Bank Indonesia, OJK dan lembaga terkait lainnya dapat terus ditingkatkan," kata Dian dalam Dialog Bersama Industri Perbankan di wilayah Solo Raya yang diselenggarakan di Kantor OJK Solo pada Jumat (21/3).

Proyeksi Pertumbuhan Perbankan dan Stabilitas Industri

OJK telah menerbitkan Roadmap Penguatan Bank Pembangunan Daerah 2024-2027 dan Roadmap Pengembangan dan Penguatan Industri BPR BPRS 2024-2027 guna memperkuat kontribusi perbankan daerah. Dalam Pertemuan Industri Tahunan Jasa Keuangan 2025, OJK memproyeksikan pertumbuhan kredit/pembiayaan perbankan pada 2025 berada di kisaran 9-11 persen, dengan peningkatan dana pihak ketiga (DPK) sebesar 6-8 persen.

Data OJK menunjukkan industri perbankan nasional stabil, dengan pertumbuhan aset bank umum sebesar 6,34 persen year on year (yoy) pada Januari 2025 menjadi Rp12.410,7 triliun. Kredit tumbuh 10,27 persen yoy menjadi Rp7.782,2 triliun, sementara DPK meningkat 5,51 persen yoy menjadi Rp8.879,3 triliun.

Perbankan syariah juga menunjukkan tren positif, dengan total aset tumbuh 9,17 persen yoy hingga Januari 2025 menjadi Rp948,2 triliun, dan total penyaluran pembiayaan mencapai Rp639,1 triliun atau tumbuh 9,77 persen yoy.

Di wilayah Solo Raya, perbankan mencatat pertumbuhan aset sebesar 2,29 persen yoy menjadi Rp119,53 triliun. Namun, terjadi kontraksi dalam penyaluran kredit sebesar -2,64 persen yoy menjadi Rp103,6 triliun. Sementara itu, penghimpunan DPK di Solo Raya tumbuh 3,1 persen yoy menjadi Rp97,8 triliun, menunjukkan adanya potensi perbaikan dalam pemulihan pembiayaan di tengah ketatnya kondisi likuiditas.