Pantau - Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, secara tegas mendesak agar pemerintah pusat mengevaluasi ulang rencana kerja sama tambang emas di Luwu antara PT Masmindo Dwi Area dan perusahaan asing Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc.
Proyek tambang emas berskala besar ini rencananya akan menggunakan metode tambang terbuka di wilayah Luwu, Sulawesi Selatan.
Gubernur Andi Sudirman mengungkapkan kekhawatirannya terhadap potensi dampak lingkungan serta ketimpangan sosial yang bisa ditimbulkan dari proyek tersebut.
Ia mengibaratkan proyek tambang ini bisa membentuk "kubangan raksasa" sebagaimana yang terjadi di tambang Freeport, Timika, Papua.
"Kita akan menyurati Bapak Presiden untuk meminta evaluasi ulang atas izin tambang di Luwu. Pertama terkait siapa yang mengelola dan bagaimana metode pengelolaannya".
Menurutnya, proyek ini berkaitan langsung dengan masa depan lingkungan serta kesejahteraan masyarakat, terutama jika menggunakan metode tambang terbuka.
"Hal ini juga tidak sesuai arahan Bapak Presiden terkait kekayaan alam lokal wajib dikelola oleh pengusaha lokal bukan perusahaan Jakarta apalagi asing".
Penolakan Gubernur dan Seruan kepada Pemerintah Pusat
Meskipun kewenangan perizinan berada di pemerintah pusat, Andi Sudirman merasa berkewajiban menyampaikan suara masyarakat Sulawesi Selatan.
"Kita semua tahu bagaimana kondisi di sekitar tambang Freeport. Kubangan besar, penebangan pohon di mana-mana, dan rakyat Papua belum juga sejahtera sampai hari ini".
Ia menilai masyarakat lokal seringkali hanya menjadi korban, sedangkan keuntungan tambang dinikmati oleh perusahaan luar daerah.
Ia mengingatkan bahwa kondisi serupa bisa saja terulang di Luwu jika tidak ada pengawasan yang ketat dan partisipasi masyarakat lokal dalam pengelolaan.
"Sekarang saja sudah jadi langganan banjir sampai hari ini. Pengelolaan dari luar akan menimbulkan ketimpangan serta kurang berpikir terkait keselamatan lokal apalagi kesejahteraan warga. Dua kali kena kita".
"Yang menikmati justru bukan orang lokal tapi hanya penerima dampak serta penderitaan. Ini tidak sesuai dengan arahan Presiden yang ingin agar pengelolaan kekayaan alam dikuasai oleh perusahaan lokal bukan Jakarta apalagi luar. Jika lokal tentu ikatan dengan warga sekitar, ekonomi serta isu lingkungan bisa lebih diperhatikan".
Gubernur juga menyinggung soal banjir yang masih rutin terjadi di wilayah Luwu.
Ia menyebut bahwa pembukaan lahan, baik secara legal maupun ilegal, memperparah kondisi lingkungan dan berdampak langsung kepada masyarakat kecil.
Dampak tersebut paling terasa bagi warga yang tinggal di sepanjang bantaran sungai dan kawasan pemukiman dalam radius puluhan kilometer.
"Pembangunan yang mengabaikan moral dalam pengelolaan serta daya dukung lingkungan akan selalu dibayar mahal oleh masyarakat kecil. Karena itu, kita harus bicara, kita harus minta Bapak Presiden mempertimbangkan ulang".
- Penulis :
- Pantau Community
