Pantau - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi menyebutkan penyaluran solar bersubsidi untuk kapal sungai di Samarinda, Kalimantan Timur, telah dimulai untuk memastikan kelancaran transportasi dan pergerakan ekonomi masyarakat.
Kepala BPH Migas Wahyudi Anas menyatakan dari 23 kapal sungai, sebanyak 22 kapal dapat beroperasi seperti semula dengan fasilitas BBM solar subsidi.
Hal ini memungkinkan pergerakan ekonomi dan kegiatan masyarakat dari Samarinda-Melak-Mahakam Ulu berjalan normal kembali.
Wahyudi menambahkan proses pemenuhan administrasi bagi kapal angkutan penumpang dan barang terus dilakukan.
Badan usaha penugasan PT Pertamina Patra Niaga siap melayani pengisian BBM subsidi untuk kapal yang telah ditetapkan sesuai keputusan BPH Migas.
Sebelumnya, sebanyak 13 kapal sudah dapat beroperasi kembali setelah dokumen dikirim Dinas Perhubungan Kalimantan Timur ke Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub dan BPH Migas.
Kelengkapan persyaratan BBM subsidi untuk sembilan kapal lainnya juga akan disampaikan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat kepada BPH Migas.
Wahyudi menjelaskan kapal yang dokumennya lengkap akan mendapatkan persetujuan dalam satu hari setelah dokumen diterima.
Penyaluran BBM subsidi hanya diberikan kepada kapal dengan izin operasi dan sertifikat keselamatan yang masih berlaku, sementara kapal dengan dokumen habis masa berlaku dapat kembali dilayani setelah konfirmasi pembaruan.
Dalam peninjauan, Wahyudi menekankan percepatan administrasi agar kapal segera beroperasi dan layanan transportasi masyarakat tidak terganggu.
Ia menyatakan, “Kami perlu menyaksikan langsung secara fisik, agar kapal-kapal ini dapat segera beroperasi. Kami menghadirkan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur agar segera mempercepat melakukan proses upload data dan dokumen yang dipersyaratkan untuk pengoperasian kapal ini.”
Wahyudi juga mengunjungi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Bunker Samarinda dan menyaksikan pengisian BBM subsidi bagi KM Barokah 08 yang melayani trayek Samarinda-Melak sebanyak 2.200 liter untuk pulang pergi.
Ia mengimbau pemakaian BBM subsidi harus tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat guna bagi masyarakat yang berhak.
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur Yusliando mengapresiasi kehadiran langsung BPH Migas yang dianggap gerak cepat dalam menyelesaikan kendala terkait BBM subsidi.
Yusliando mengimbau pemilik kapal melengkapi dokumen administrasi yang dipersyaratkan; tanpa dokumen lengkap, kapal tidak akan mendapatkan BBM subsidi.
Kegiatan peninjauan turut dihadiri anggota Komite BPH Migas, Direktur BBM BPH Migas, Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan, serta perwakilan Dinas Perhubungan Kota Samarinda.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
