Pantau - Pemerintah Kabupaten Lumajang, Jawa Timur memperpendek jalur distribusi elpiji bersubsidi 3 kilogram guna mencegah penimbunan dan memastikan penyaluran tepat sasaran kepada masyarakat.
Kebijakan Baru Pangkas Rantai Distribusi
Bupati Lumajang Indah Amperawati menyatakan kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor 500.10/1/427.14/2026 untuk menata distribusi agar lebih tertib dan terkontrol.
“Langkah itu diambil untuk menutup celah penyimpangan yang berpotensi terjadi dalam rantai distribusi. Dengan distribusi yang lebih pendek, kami ingin memastikan elpiji selalu tersedia dan mudah diakses masyarakat,” ujarnya.
Ia menjelaskan pangkalan diwajibkan menyalurkan minimal 90 persen elpiji langsung kepada masyarakat, sementara maksimal 10 persen disalurkan melalui pengecer.
Menurutnya, rantai distribusi yang terlalu panjang selama ini berpotensi menimbulkan kelangkaan semu, penimbunan, hingga kenaikan harga di tingkat pengecer.
Pemerintah Perkuat Pengawasan dan Akses Masyarakat
Pemerintah daerah juga memperkuat peran pangkalan sebagai titik distribusi utama yang lebih mudah diawasi guna menjaga stabilitas harga sesuai ketentuan.
“Hal itu bagian dari upaya perlindungan masyarakat agar elpiji tetap tersedia dan terjangkau, sehingga pemerintah daerah juga mengimbau masyarakat untuk membeli elpiji 3 kg langsung di pangkalan resmi guna mendapatkan harga sesuai ketentuan,” tuturnya.
Masyarakat dapat mengakses informasi lokasi pangkalan melalui laman resmi yang disediakan, sementara pengawasan kebijakan melibatkan pemerintah desa, kecamatan, serta partisipasi masyarakat.
Ia menegaskan sinergi seluruh pihak diperlukan agar distribusi elpiji berjalan adil, transparan, dan efektif dalam memenuhi kebutuhan energi masyarakat.
- Penulis :
- Aditya Yohan
