Pantau - Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan INDEF M Rizal Taufikurahman menilai pengaktifan kembali bond stabilization fund (BSF) relevan sebagai bantalan stabilisasi jangka pendek untuk menjaga stabilitas yield Surat Berharga Negara (SBN) di tengah tekanan pasar keuangan domestik.
Rizal mengingatkan efektivitas BSF akan terbatas apabila tekanan pasar berasal dari faktor fundamental ekonomi seperti defisit fiskal yang melebar, kenaikan beban bunga utang, pelemahan nilai tukar rupiah, hingga turunnya kepercayaan investor.
"Karena pada akhirnya investor tetap melihat kredibilitas fiskal, stabilitas ekonomi, dan arah kebijakan pemerintah," ungkap Rizal.
BSF Dinilai Mampu Menjadi Shock Absorber Pasar Obligasi
Rizal menjelaskan BSF dapat berfungsi sebagai shock absorber ketika terjadi tekanan jual berlebihan di pasar SBN sehingga lonjakan yield tidak terlalu ekstrem dan biaya utang pemerintah tetap terkendali.
Menurut Rizal, kondisi pasar obligasi domestik saat ini memang cukup rentan terhadap gejolak global dan arus keluar modal asing.
Nilai tukar rupiah tercatat sempat melemah hingga sekitar Rp17.400 per dolar Amerika Serikat.
Sementara itu, yield SBN tenor 10 tahun bergerak di kisaran 6,7 persen hingga 7 persen.
Kepemilikan asing pada SBN juga turun menjadi sekitar 12,7 persen per April 2026 dari posisi beberapa tahun sebelumnya yang sempat berada di atas 30 persen.
Kondisi tersebut membuat pasar obligasi domestik dinilai semakin sensitif terhadap capital outflow dan tekanan pasar global.
Rizal menyebut Bank Indonesia hingga April 2026 telah membeli SBN sekitar Rp111,5 triliun guna menjaga stabilitas pasar dan rupiah.
"Bahkan hingga April 2026, Bank Indonesia tercatat sudah membeli SBN sekitar Rp111,5 triliun untuk menjaga stabilitas pasar dan rupiah, sehingga kebutuhan instrumen stabilisasi tambahan memang mulai terlihat," kata Rizal.
Meski demikian, Rizal mengingatkan adanya risiko moral hazard dan distorsi pasar apabila investor terlalu bergantung pada intervensi pemerintah.
"Fondasi utamanya tetap memperkuat fiskal, menjaga stabilitas rupiah, dan memperdalam pasar keuangan dan basis investor domestik," ujar Rizal.
Ekonom Soroti Pentingnya Kapasitas Fiskal Pemerintah
Secara terpisah, Global Markets Economist Maybank Indonesia Myrdal Gunarto menilai pembentukan BSF merupakan langkah positif untuk menjaga stabilitas pasar surat utang negara.
Menurut Myrdal, BSF dapat menjadi solusi agar intervensi pasar tidak hanya terus dilakukan oleh Bank Indonesia.
"Kalau untuk BSF ini boleh saja, menurut saya. Ini bisa menjadi suatu solusi. Jadi tidak hanya BI yang kelihatannya terus-terusan intervensi secara aktif," ungkap Myrdal.
Myrdal menilai BSF efektif digunakan saat terjadi turbulensi kuat di pasar keuangan sehingga dampak aksi jual investor di pasar obligasi dapat ditekan.
Namun, ia mengingatkan efektivitas BSF sangat bergantung pada kapasitas fiskal pemerintah dan ketersediaan dana intervensi.
Sumber pendanaan BSF disebut dapat berasal dari saldo anggaran lebih (SAL) maupun sumber lainnya.
Jika tekanan pasar meningkat sementara dana BSF terbatas, intervensi dinilai berisiko tidak berjalan optimal.
Myrdal juga menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah, Bank Indonesia, dan otoritas lain dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan untuk menjaga efektivitas kebijakan.
Pemerintah Siapkan Dana Buyback SBN
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya berencana mengaktifkan kembali bond stabilization fund untuk menjaga pasar surat utang tetap stabil dan tidak mudah diguncang investor asing.
Kebijakan tersebut diharapkan mampu mencegah gejolak pasar keuangan domestik sekaligus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.
Dana BSF nantinya disiapkan untuk membeli kembali SBN di pasar sekunder yang dilepas investor melalui strategi buyback.
Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga yield SBN tetap stabil sehingga investor asing tidak mengalami capital loss.
Purbaya menyebut sumber pendanaan BSF dapat melibatkan sejumlah lembaga di bawah Kementerian Keuangan termasuk special mission vehicle (SMV).
"Kalau fund betulan kan, desain lamanya itu ada beberapa lembaga yang terlibat, antara lain Kementerian Keuangan dan seluruh SMV yang di bawah Kementerian Keuangan, itu bisa ikut membantu ketika kita melakukan stabilisasi harga bond. Itu utamanya. Jadi, bukan SAL saja," ujar Purbaya.
- Penulis :
- Leon Weldrick
