Pantau - Ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG terus meningkat hingga menembus lebih dari 75 persen dari total kebutuhan nasional pada 2025 sehingga pemerintah mulai mendorong penggunaan Dimethyl Ether (DME) sebagai alternatif energi rumah tangga untuk mengurangi tekanan terhadap APBN dan devisa negara.
Data Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM mencatat impor LPG pada 2021 mencapai 6,34 juta ton dari total konsumsi nasional sebesar 8,36 juta ton.
Empat tahun kemudian, pada 2025, impor LPG meningkat menjadi 7,49 juta ton dari total konsumsi nasional sebesar 9,24 juta ton.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan Indonesia harus mengeluarkan dana sangat besar setiap tahun untuk memenuhi kebutuhan LPG dari luar negeri.
“Indonesia menghabiskan sekitar Rp120 triliun hingga Rp150 triliun per tahun hanya untuk membeli LPG impor,” ungkap Bahlil Lahadalia.
Beban Subsidi Energi Terus Naik
Kementerian Keuangan mencatat subsidi LPG mencapai Rp67,6 triliun pada 2021 dan melonjak menjadi Rp100,4 triliun pada 2022.
Nilai subsidi kemudian berada di angka Rp74,3 triliun pada 2023, meningkat menjadi Rp80,9 triliun pada 2024, dan kembali naik menjadi Rp87 triliun pada 2025.
Besarnya subsidi tersebut dinilai menunjukkan tingginya ketergantungan energi rumah tangga Indonesia terhadap bahan bakar impor.
Kondisi itu juga membuat Indonesia rentan terhadap gejolak harga minyak dunia dan ketidakpastian ekonomi global.
DME dan CNG Jadi Alternatif Pengganti LPG
Pemerintah mulai mendorong pengembangan DME berbasis hilirisasi batu bara sebagai alternatif pengganti LPG di sektor rumah tangga.
Selain DME, pemerintah juga mengembangkan penggunaan Compressed Natural Gas (CNG) untuk menggantikan LPG 3 kilogram.
Langkah diversifikasi energi tersebut diharapkan mampu menekan impor LPG, mengurangi aliran devisa keluar, serta memperkuat ketahanan energi nasional dalam jangka panjang.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
