Pantau - Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasional 1.061 Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Nganjuk pada 16 Mei 2026 sebagai bagian dari upaya membangun kembali ekonomi kerakyatan berbasis koperasi desa.
Peresmian tersebut disebut bukan sekadar seremoni karena seluruh koperasi telah memiliki infrastruktur lengkap seperti gedung, gudang, kendaraan logistik, dan petugas operasional.
Prabowo menyebut tanggal 16 Mei memiliki makna pribadi karena bertepatan dengan hari lahir kakeknya, Margono Djojohadikoesoemo, tokoh pejuang koperasi Indonesia.
Margono Djojohadikoesoemo lahir di Purwokerto pada 16 Mei 1894 dan pernah menjabat sebagai Ketua Jawatan Koperasi pada masa Hindia Belanda.
Selama memimpin Jawatan Koperasi hingga 1939 tercatat ada 574 koperasi dengan jumlah anggota mencapai 52.055 orang.
Menteri Kebudayaan Fadli Zon sebelumnya menyebut Margono lebih tepat disebut sebagai Bapak Koperasi sementara Mohammad Hatta dikenal sebagai Bapak Ekonomi Kerakyatan.
Pemerintah Targetkan 30 Ribu Koperasi Desa
Sebanyak 530 unit KDKMP berada di tujuh kabupaten di Jawa Timur dan 531 unit lainnya tersebar di delapan kabupaten serta kota di Jawa Tengah.
Jumlah 1.061 dipilih karena Prabowo disebut menyukai angka delapan yang diperoleh dari penjumlahan angka selain nol dari 1.061.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menargetkan pembangunan 30.000 unit KDKMP selesai sebelum 17 Agustus 2026.
Pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara juga masih membangun 25.000 koperasi tambahan pada Mei 2026.
Setiap KDKMP dirancang menjadi pusat logistik desa yang mendistribusikan barang subsidi seperti Minyakita, beras, dan LPG 3 kilogram sesuai harga eceran tertinggi.
KDKMP juga difungsikan sebagai agregator produk UMKM dan hasil pertanian lokal desa.
Setiap koperasi mempekerjakan 17 tenaga kerja dari desa setempat.
KDKMP diposisikan sebagai pemasok bahan baku program Makan Bergizi Gratis dengan proyeksi perputaran uang mencapai Rp900 juta per bulan di setiap desa.
Pemerintah saat ini juga sedang merekrut 30.000 manajer koperasi yang masih dalam tahap seleksi.
Koperasi Desa Disebut Hadir dengan Format Modern
Artikel tersebut menjelaskan koperasi desa sebenarnya bukan konsep baru karena pada era Orde Baru sudah ada Koperasi Unit Desa atau KUD yang menjadi pilar distribusi pupuk subsidi dan hasil panen petani melalui Bulog.
Namun krisis moneter 1998 membuat hak monopoli KUD dicabut setelah adanya perjanjian dengan IMF sehingga banyak koperasi tidak mampu bersaing di pasar bebas.
Citra koperasi juga memburuk akibat kasus penyelewengan pengurus dan menurunnya kepercayaan publik.
Minimarket modern kemudian berkembang hingga ke desa-desa dengan sistem manajemen yang lebih baik dan produk lebih lengkap.
KDKMP kini hadir dengan konsep baru berupa standardisasi fisik nasional, armada logistik, integrasi digital, dan kepastian pasar melalui program Makan Bergizi Gratis.
Menteri Koperasi Ferry Juliantono meminta jaringan ritel modern menghentikan ekspansi gerai di desa agar perputaran uang masyarakat tetap berada di ekonomi lokal.
Artikel tersebut juga mencontohkan koperasi ritel NTUC FairPrice yang berhasil menguasai 64 persen pasar ritel di Singapura sebagai model koperasi modern yang sukses.
Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia atau Aprindo menilai koperasi dan minimarket modern masih dapat berkembang berdampingan jika fungsi dan segmen pasarnya dibedakan dengan jelas.
Tata Kelola dan SDM Jadi Tantangan Utama
Survei litbang media nasional menunjukkan 60,7 persen responden yakin Koperasi Merah Putih mampu menggerakkan ekonomi pedesaan.
Namun studi CELIOS menemukan sekitar 65 persen kepala desa melihat adanya potensi masalah tata kelola dan risiko penyimpangan dalam program koperasi tersebut.
Artikel menekankan pentingnya kualitas sumber daya manusia pengelola koperasi agar memiliki kemampuan bisnis yang baik dan mampu menjalankan program simpan pinjam secara profesional.
Keberhasilan program disebut tidak hanya bergantung pada besarnya anggaran tetapi juga pengawasan dan transparansi pengelolaan dana.
Digitalisasi desa juga dinilai penting agar pengembangan koperasi berbasis digital dapat berjalan optimal.
Komisi Pemberantasan Korupsi turut terlibat sejak awal pembangunan program untuk menjaga integritas dan mencegah potensi korupsi.
Artikel menilai setelah 28 tahun sejak krisis 1998, koperasi kembali masuk ke agenda utama ekonomi nasional dengan format yang lebih modern dan terstruktur.
- Penulis :
- Gerry Eka
