Pantau - Nasionalisme ekonomi di Indonesia kembali menjadi sorotan di tengah perlambatan industri nikel yang mulai dirasakan masyarakat di kawasan tambang, termasuk di Morowali Utara dan Kolaka, Sulawesi Tenggara.
Indonesia selama puluhan tahun mengirim kekayaan mineral dalam bentuk mentah, sementara nilai tambah, teknologi, dan lapangan kerja berkembang di luar negeri.
Hilirisasi kemudian hadir bukan hanya sebagai kebijakan industri, tetapi juga simbol harga diri bangsa untuk mengembalikan kedaulatan sumber daya alam ke tangan nasional.
Di sektor nikel, pemerintah membangun smelter dan membatasi ekspor bahan mentah agar Indonesia tidak hanya menjadi pemasok komoditas mentah di pasar global.
Perlambatan Industri Mulai Berdampak ke Masyarakat
Di tengah narasi besar hilirisasi, muncul pertanyaan mengenai apakah manfaat nasionalisme ekonomi benar-benar sudah dirasakan industri nasional dan masyarakat sekitar tambang.
Keresahan mulai muncul setelah melemahnya harga nikel global dan penurunan permintaan mempengaruhi aktivitas industri smelter di sejumlah daerah.
Dampak perlambatan industri tidak hanya terlihat pada laporan ekonomi, tetapi juga mempengaruhi warung makan, kontraktor lokal, sopir hauling, pedagang harian, hingga keluarga pekerja tambang.
Di Morowali Utara, perlambatan industri smelter mulai mempengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat sekitar dan meningkatkan kekhawatiran terhadap pemutusan hubungan kerja.
Sementara di Kolaka, masyarakat adat melakukan aksi karena penghentian aktivitas tambang disebut ikut melumpuhkan denyut ekonomi warga.
Artikel tersebut menilai industri nikel kini bukan lagi sekadar urusan investasi dan ekspor mineral, tetapi telah menjadi fondasi kehidupan sosial masyarakat di berbagai daerah.
Perusahaan Nasional Dinilai Perlu Perlindungan
Sorotan juga mengarah pada posisi perusahaan nasional yang berusaha bertahan di tengah dominasi modal global dalam industri nikel.
Ceria Group melalui proyek Smelter Merah Putih di Kolaka disebut sebagai representasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang bertahan di tengah persaingan industri nikel yang semakin kompleks.
Proyek tersebut juga disebut berstatus Proyek Strategis Nasional dan Objek Vital Nasional.
Artikel menilai nasionalisme ekonomi tidak cukup diwujudkan melalui larangan ekspor bahan mentah dan pembangunan smelter, tetapi juga harus menunjukkan keberpihakan nyata terhadap industri nasional.
Perusahaan asing disebut memiliki bantalan modal, akses pembiayaan internasional, rantai pasok global, dan daya tahan yang lebih kuat dibanding perusahaan nasional.
Dalam kondisi industri yang tertekan, negara diharapkan hadir tidak hanya sebagai regulator, tetapi juga pelindung ekosistem industri nasional agar perusahaan dalam negeri memiliki ruang berkembang.
Penulis menyebut, “Karena perlu dipahami bahwa nasionalisme yang paling kuat bukanlah yang paling keras terdengar dalam berbicara, melainkan yang paling nyata melindungi masyarakat dan memberi ruang bagi anak bangsa untuk tumbuh di tanahnya sendiri.”
- Penulis :
- Gerry Eka
