Pantau - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menerapkan pendekatan baru untuk mempercepat penyaluran anggaran penanganan bencana Sumatera dengan mewajibkan tindak lanjut rutin terhadap kementerian dan lembaga yang mengajukan pencairan dana.
Kemenkeu Ubah Pola Penyaluran Anggaran
Purbaya mengatakan salah satu hambatan utama lambatnya penyaluran anggaran bencana selama ini berasal dari kelengkapan dokumen kementerian dan lembaga yang belum terpenuhi.
“Jadi, pendekatan dari Kementerian Keuangan sekarang beda. Dulu kan mereka (K/L) mengajukan, terus didiamkan. Saya bilang ke dirjen sekarang, kalau ada pengajuan anggaran yang berhubungan dengan bencana ini, setiap kali di-follow up K/L kalau kurang dokumennya,” ungkap Purbaya kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.
Kementerian Keuangan sebelumnya telah menyiapkan anggaran hasil efisiensi belanja kementerian dan lembaga senilai Rp60 triliun untuk pemulihan dampak bencana Sumatera.
Namun, dana tersebut hingga kini belum terserap sepenuhnya.
“(Kementerian) Keuangan ditanya anggaran siap nggak, saya bilang siap kan dari awal tahun. Akhir tahun lalu kami sudah siapkan Rp60 triliun, ternyata dipakai lebih sedikit tahun ini karena dibagi tiga untuk pembangunan infrastrukturnya,” kata Purbaya.
Ia berharap pendekatan baru tersebut dapat mempercepat proses pencairan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak.
DPR Gelar Rapat Rekonstruksi Pascabencana
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menggelar rapat Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera untuk membahas perkembangan pembangunan dan kondisi terkini di wilayah terdampak.
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bersama sejumlah menteri terkait dan pihak kepolisian.
“Untuk mengefektifkan waktu, izinkan saya membuka rapat koordinasi pada hari ini,” ujar Dasco.
Sebelumnya, Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera telah menyelesaikan pembangunan 357 unit hunian tetap bagi penyintas bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Data Satgas per 11 Mei 2026 menunjukkan angka tersebut meningkat dibandingkan 248 unit pada 8 Mei 2026 atau bertambah 109 unit dalam tiga hari.
Secara keseluruhan, kebutuhan hunian tetap di tiga provinsi mencapai 39.335 unit dengan 996 unit masih dalam tahap pembangunan.
Aceh menjadi wilayah dengan kebutuhan terbesar sebanyak 28.910 unit, disusul Sumatera Utara 7.601 unit dan Sumatera Barat 2.824 unit.
- Penulis :
- Aditya Yohan
- Editor :
- Tria Dianti
