Pantau - PT Pertamina EP berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk mendukung ketahanan energi nasional sekaligus menjaga ketahanan pangan masyarakat melalui sinergi lintas sektor.
Kolaborasi tersebut diwujudkan dalam kegiatan bertajuk “Harmonisasi Tata Ruang dalam Rangka Mendukung Astacita Ketahanan Energi dan Ketahanan Pangan” yang digelar di Surabaya, Jawa Timur, pada 18-19 Mei 2026.
Ketua Satuan Tugas Percepatan Peningkatan Produksi dan Lifting Migas Kementerian ESDM, Nanang Abdul Manaf, mengatakan swasembada energi membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan.
“Untuk mewujudkan swasembada energi diperlukan upaya yang terintegrasi, terkoordinasi, dan sistematis serta melibatkan seluruh pemangku kepentingan,” kata Nanang.
Sinergi Pemerintah dan Pertamina
Kegiatan tersebut dihadiri Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Lampri, Kepala Perwakilan SKK Migas Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara Anggono Mahendrawan, Direktur Utama PT Pertamina EP Rachmat Hidajat, serta Corporate Secretary PT Pertamina Hulu Energi Hermansyah Y. Nasroen.
Sejumlah kepala daerah dan organisasi perangkat daerah dari wilayah Jawa bagian barat dan timur juga turut hadir dalam agenda tersebut.
Direktur Utama PT Pertamina EP, Rachmat Hidajat, mengapresiasi dukungan para pemangku kepentingan dalam memperkuat sinergi sektor energi dan pangan nasional.
Ia berharap kegiatan tersebut mampu menghasilkan kesamaan persepsi untuk mendukung kegiatan hulu migas dan menjaga ketahanan energi nasional.
Bahas Tata Ruang dan Operasional Hulu Migas
Corporate Secretary PT Pertamina Hulu Energi, Hermansyah Y. Nasroen, menilai agenda itu penting agar pembangunan sektor energi tetap berjalan selaras dengan kepentingan pertanian, lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat.
“Semoga kegiatan ini menjadi langkah positif dalam memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor pertanian, dan industri energi,” ujar Hermansyah.
Dalam kegiatan itu, para peserta juga membahas kebijakan pengendalian dan penertiban tanah serta tata ruang untuk mendukung operasional hulu migas.
Pemerintah pusat dan daerah turut menyatakan komitmen mendukung kegiatan Pertamina, termasuk penyelesaian berbagai isu operasional hulu migas sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
