Pantau - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam APBD Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp51,22 triliun atau 94,50 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp54,20 triliun.
Pernyataan tersebut disampaikan Pramono dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Ia mengungkapkan, "PAD terealisasi sebesar Rp51,22 triliun atau 94,50 persen dari target Rp54,20 triliun."
Komponen PAD dan Pendapatan Daerah
Pajak daerah menjadi kontributor terbesar terhadap PAD DKI Jakarta dengan realisasi mencapai Rp43,98 triliun.
Retribusi daerah terealisasi sebesar Rp1,53 triliun.
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mencapai Rp746,8 miliar.
Sementara itu, lain-lain PAD yang sah terealisasi sebesar Rp4,97 triliun.
Pramono menjelaskan realisasi APBD 2025 mencakup tiga komponen utama, yakni pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.
Pendapatan daerah Tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp84,45 triliun.
Realisasi pendapatan daerah mencapai Rp80,03 triliun atau 94,76 persen dari target yang telah ditetapkan.
Pendapatan transfer dari pemerintah terealisasi sebesar Rp28,74 triliun atau 95,52 persen dari target Rp30,08 triliun.
Lain-lain pendapatan yang sah terealisasi sebesar Rp73,4 miliar atau 42,52 persen dari target Rp172,6 miliar.
Belanja Daerah dan SiLPA 2025
Dari sisi pengeluaran, belanja daerah Tahun Anggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp85,98 triliun.
Realisasi belanja daerah mencapai Rp76,10 triliun atau 88,51 persen dari anggaran yang tersedia.
Pramono mengatakan, "Belanja operasi terealisasi Rp62,57 triliun atau 92,83 persen dari anggaran Rp67,40 triliun, sedangkan belanja modal terealisasi Rp13,15 triliun atau 86,22 persen dari anggaran Rp15,25 triliun."
Realisasi belanja operasi tercatat sebesar Rp62,57 triliun.
Realisasi belanja modal mencapai Rp13,15 triliun.
Belanja daerah digunakan untuk mendukung berbagai program prioritas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Program peningkatan kualitas lingkungan dan infrastruktur kota terealisasi sebesar Rp18,02 triliun atau 88,39 persen dari anggaran yang dialokasikan.
Program akselerasi pertumbuhan ekonomi terealisasi sebesar Rp1,03 triliun dengan tingkat realisasi 89,33 persen.
Program peningkatan kesejahteraan masyarakat terealisasi sebesar Rp17,06 triliun dan menjadi program dengan tingkat realisasi tertinggi yakni 96,17 persen.
Program tata kelola pemerintahan yang adaptif terealisasi sebesar Rp2,98 triliun atau 91,13 persen.
Pada aspek pembiayaan daerah, penerimaan pembiayaan terealisasi sebesar Rp7,33 triliun.
Penerimaan pembiayaan tersebut antara lain berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp4,43 triliun.
Pengeluaran pembiayaan pada tahun 2025 mencapai Rp5,44 triliun.
Pengeluaran tersebut antara lain digunakan untuk penyertaan modal kepada PT Jakarta Propertindo dan PT MRT Jakarta.
Pramono mengatakan, "Berdasarkan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang telah disampaikan, maka Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2025 sebesar Rp5,82 triliun."
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berharap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dapat dibahas bersama DPRD DKI Jakarta hingga memperoleh persetujuan dan ditetapkan menjadi peraturan daerah.
- Penulis :
- Arian Mesa
