Pantau - Komisi VI DPR RI berencana memanggil PT Pertamina (Persero) untuk meminta penjelasan mengenai dampak kenaikan harga BBM non-subsidi, termasuk potensi peralihan konsumsi masyarakat dari Pertamax ke Pertalite yang dikhawatirkan memengaruhi ketersediaan stok BBM bersubsidi pada 13 Juni 2026.
DPR Soroti Dampak Kenaikan BBM terhadap Ekonomi dan UKM
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Adisatrya Suryo Sulisto menilai penyesuaian harga BBM non-subsidi tidak dapat dipisahkan dari kondisi global yang masih dipenuhi berbagai ketidakpastian.
Ia mengungkapkan, "Dengan situasi global perang berkepanjangan dan nilai tukar rupiah yang juga sedang melemah, sementara minyak kita masih impor, tentu ini menjadi beban bagi pemerintah sehingga untuk mempertahankan harga BBM non-subsidi sangat berat dan pada akhirnya harus dilakukan penyesuaian."
Adisatrya mengingatkan bahwa kenaikan harga BBM berpotensi memberikan dampak berantai terhadap berbagai sektor usaha melalui peningkatan biaya logistik.
Ia mengatakan, "Logistik adalah komponen utama dalam kegiatan usaha. Ketika BBM naik, biaya distribusi juga meningkat. Dampaknya, harga-harga ke konsumen juga bisa ikut naik. Karena itu kami berharap inflasi tetap dapat dijaga."
Komisi VI DPR RI menyatakan akan terus mencermati dampak kebijakan tersebut terhadap sektor usaha, khususnya pelaku usaha kecil dan menengah agar kenaikan biaya operasional tidak menurunkan produktivitas maupun memicu pemutusan hubungan kerja.
Adisatrya menegaskan, "Kami berharap terutama sektor UKM tidak terkena dampak yang terlalu besar. Jangan sampai biaya usaha meningkat lalu berujung pada pengurangan tenaga kerja atau bahkan pemberhentian pekerja."
DPR Minta Penjelasan Pertamina soal Distribusi dan Stok BBM
Komisi VI DPR RI juga berencana meminta gambaran menyeluruh dari Pertamina mengenai dampak kenaikan BBM non-subsidi terhadap kinerja perseroan dan kesiapan distribusi energi nasional setelah penyesuaian harga.
Salah satu perhatian utama DPR adalah kemungkinan terjadinya migrasi konsumen dari BBM non-subsidi ke BBM bersubsidi, terutama Pertalite, yang dinilai perlu diantisipasi sejak dini.
Ia menyatakan, "Kami juga akan meminta penjelasan dari Pertamina terkait dampaknya terhadap kinerja perseroan dan kemungkinan peralihan konsumsi dari Pertamax ke Pertalite. Jangan sampai nanti masyarakat beralih secara besar-besaran ke Pertalite, lalu muncul masalah baru berupa keterbatasan stok yang justru menyulitkan masyarakat."
DPR menilai pemerintah bersama Pertamina perlu memastikan ketersediaan pasokan BBM tetap aman melalui langkah-langkah mitigasi agar penyesuaian harga tidak mengganggu distribusi energi maupun aktivitas ekonomi masyarakat.
Adisatrya menegaskan bahwa DPR akan terus melakukan pengawasan untuk memastikan kebijakan energi pemerintah tetap menjaga keseimbangan antara keberlanjutan fiskal negara dengan perlindungan terhadap masyarakat dan dunia usaha.
- Penulis :
- Gerry Eka
