Pantau - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah tengah mencari jalan tengah untuk menyikapi kenaikan harga gas industri agar tidak membebani pelaku usaha, khususnya industri yang tidak memperoleh fasilitas Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT).
Bahlil menyampaikan pemerintah telah berkomunikasi dengan asosiasi industri, serikat pekerja, dan PT Pertamina (Persero) untuk mencari formula harga gas yang dinilai ideal sehingga daya saing industri tetap terjaga.
Pemerintah Bahas Harga Ideal Gas Industri
Bahlil mengungkapkan, "Nah itu yang kita lagi mencari (jalan) untuk menengahi. Agar jangan juga industri diberikan beban harga yang tinggi (untuk gas industri)."
Ia menambahkan, "Aku sudah rapat sama mereka. Sama asosiasi, sama buruh juga sudah. Sekarang saya lagi rapat teknis dengan Pertamina untuk mencari angka yang ideal agar industri kita tetap bisa bertahan."
Menurutnya, kenaikan harga gas terjadi pada sektor industri non-HGBT, sedangkan pelanggan HGBT tetap memperoleh harga khusus yang didukung pemerintah.
Ia mengatakan, "Ada kenaikan harga gas di beberapa industri non-HGBT. Karena ada dua (jenis gas), HGBT, yang memang HGBT itu sebenarnya disubsidi oleh negara. Kalau non-HGBT itu yang harga umum."
Bahlil menjelaskan penurunan produksi gas dari sejumlah sumur, khususnya di Jawa Barat, membuat pasokan harus dipenuhi melalui Liquefied Natural Gas (LNG) dari Papua, Sulawesi, dan Kalimantan sehingga biaya logistik turut meningkatkan harga gas industri.
Ia mengungkapkan, "Maka kemudian untuk menutupi itu pakai LNG. Yang namanya LNG itu kan bawa dari Papua, Sulawesi, Kalimantan, dan itu ada penambahan cost."
DPR Soroti Ancaman PHK Akibat Kenaikan Harga Gas
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan DPR siap melakukan mitigasi terhadap potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) lebih dari 50 ribu pekerja di salah satu pabrik keramik di Bekasi, Jawa Barat, yang dipicu kenaikan harga gas industri.
Dasco mengatakan pihaknya akan bertemu dengan perwakilan serikat pekerja dan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) guna mencari solusi atas persoalan tersebut.
Ia mengungkapkan, "Ya, jadi setelah kontak nanti saya juga sudah janjian dengan perwakilan dari teman-teman serikat pekerja yang terdampak. Kemudian untuk bertemu dengan Dirut Pertamina, mungkin besok, untuk kemudian membicarakan solusi mengenai perusahaan-perusahaan tadi yang mungkin bisa berdampak terhadap 55 ribu karyawan."
Laporan mengenai potensi PHK tersebut sebelumnya disampaikan Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea yang menyebut PHK diperkirakan terjadi dalam waktu 7 hingga 10 hari di salah satu pabrik keramik terbesar di Bekasi.
- Penulis :
- Aditya Yohan
