Pantau - Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal menyatakan pemerintah terus melakukan berbagai langkah mitigasi untuk menekan pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor industri di tengah tekanan ekonomi dan tantangan global.
Pemerintah Kawal Penyelesaian Kasus PHK
Said Iqbal mengatakan pemerintah berupaya mencegah PHK semakin meluas melalui pendampingan terhadap berbagai perusahaan.
Ia mengungkapkan, "Kita sedang melakukan mitigasi di berbagai perusahaan agar PHK bisa ditekan semaksimal mungkin. Tidak semua informasi yang beredar itu menggambarkan kondisi riil di lapangan."
Menurut Said, salah satu upaya dilakukan di Grup Yazaki melalui perundingan bipartit yang berhasil menekan rencana relokasi produksi ke Vietnam sehingga pengurangan tenaga kerja dilakukan secara bertahap melalui berakhirnya kontrak kerja.
Pemerintah juga mengawal penyelesaian persoalan di PT Pakerin, PT Molex Ayus, dan sejumlah perusahaan lain agar hak-hak pekerja tetap terpenuhi.
Said menilai dunia usaha saat ini menghadapi tekanan dari berbagai faktor, mulai dari konflik geopolitik di Timur Tengah, melemahnya daya beli masyarakat, pelemahan nilai tukar rupiah, hingga relokasi investasi ke negara lain.
Ia mengatakan, "Konflik Timur Tengah menyebabkan kenaikan harga BBM industri dan gas nonsubsidi. Kemudian daya beli masyarakat turun sehingga volume produksi perusahaan ikut menurun.”
Said menambahkan, "Jadi memang banyak faktor yang memengaruhi kondisi industri saat ini."
Pengamat Nilai Harga Gas Bukan Satu-satunya Faktor
Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro menilai harga gas bukan satu-satunya faktor yang menentukan daya saing industri maupun ancaman PHK.
Ia mengungkapkan, "Daya saing industri nasional ditentukan oleh sekitar 15 faktor. Cost competitiveness melalui harga gas hanya salah satu komponen. Faktor yang lebih banyak menentukan adalah industrial strategy, market demand, dan resource element."
Komaidi menjelaskan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2025, porsi biaya bahan bakar, termasuk gas, pelumas, dan listrik hanya sekitar 6,35 persen dari struktur biaya input industri, sedangkan komponen terbesar berasal dari bahan baku dan bahan penolong.
Ia menilai pemerintah perlu memperkuat strategi industri, menjaga permintaan pasar, meningkatkan efisiensi rantai pasok, serta memastikan ketersediaan bahan baku sebelum menetapkan kebijakan harga gas.
- Penulis :
- Aditya Yohan
