Wamenkeu Pastikan Kondisi Fiskal Indonesia Tetap Terjaga dengan Defisit APBN 0,7 Persen hingga Mei 2026

Pantau - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung memastikan kondisi fiskal Indonesia hingga Mei 2026 tetap terjaga dengan baik, yang tercermin dari defisit APBN sebesar 0,7 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), pertumbuhan penerimaan negara, serta realisasi belanja yang tetap berjalan sesuai target.

Defisit APBN Masih di Bawah Batas Aman

Juda Agung mengatakan kondisi fiskal nasional tetap terkendali berdasarkan berbagai indikator kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Mei 2026.

Ia mengungkapkan, "Tadi dibahas bahwa kondisi fiskal itu masih sangat terjaga dengan baik."

Juda menjelaskan defisit APBN hingga Mei 2026 tercatat sebesar 0,7 persen terhadap PDB dan diperkirakan tetap berada di bawah batas 3 persen hingga akhir tahun.

Ia mengatakan, "Defisit hingga bulan Mei kemarin 0,7 persen dan diperkirakan sampai dengan akhir tahun juga masih di bawah 3 persen, jadi masih sangat terjaga. Pajak juga tumbuh dengan baik, 19,1 persen dan juga dari sisi belanja juga masih di atas 30 persen."

Berdasarkan APBN KiTa Edisi Juni 2026, defisit APBN mencapai Rp180,4 triliun atau 0,70 persen terhadap PDB.

Pendapatan negara hingga Mei 2026 mencapai Rp1.185 triliun atau 37,6 persen dari target APBN sebesar Rp3.153,6 triliun, dengan pertumbuhan 19,1 persen secara tahunan.

Penerimaan Negara dan Belanja Tumbuh Positif

Penerimaan perpajakan tercatat sebesar Rp958,2 triliun yang terdiri atas penerimaan pajak Rp834,4 triliun atau tumbuh 22,1 persen secara tahunan, serta penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar Rp123,8 triliun yang tumbuh 0,7 persen.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp226,4 triliun atau meningkat 19,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Realisasi belanja negara hingga Mei 2026 mencapai Rp1.365,4 triliun atau 35,5 persen dari target APBN sebesar Rp3.842,7 triliun dengan pertumbuhan 34,4 persen secara tahunan.

Belanja pemerintah pusat meningkat menjadi Rp1.059,3 triliun, sementara belanja kementerian dan lembaga mencapai Rp517,7 triliun dan belanja nonkementerian/lembaga sebesar Rp541,6 triliun.

Keseimbangan primer juga mencatat surplus sebesar Rp58,6 triliun yang menunjukkan kapasitas fiskal pemerintah masih memadai dalam mengelola pendapatan, belanja, dan utang negara.