Pantau - Kementerian Pertanian (Kementan) mempercepat program cetak sawah baru dengan mentransformasikan area nonproduktif menjadi lahan sawah yang siap ditanami padi sebagai bagian dari strategi memperkuat swasembada pangan nasional, dengan Papua menjadi salah satu wilayah fokus pengembangannya.
Pemerintah Bangun Sawah Berbasis Masyarakat di Papua
Program cetak sawah baru di Papua dilakukan melalui pembangunan kawasan pertanian berbasis masyarakat yang bertujuan meningkatkan produksi pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.
Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menyampaikan hal tersebut saat acara pelantikan Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (DPD HKTI) Kepulauan Riau di Kota Batam, Senin.
"Di Papua, pemerintah membangun sawah untuk masyarakat Papua sendiri. Kita tidak ingin saudara-saudara kita di Papua terus hidup dalam keterbatasan. Pemerintah hadir dengan membangun sawah, menyediakan alat dan mesin pertanian, benih, serta pendampingan agar mereka bisa meningkatkan kesejahteraannya," ungkap Sudaryono.
Sudaryono menegaskan program cetak sawah di Papua merupakan bentuk keberpihakan pemerintah kepada masyarakat setempat agar mampu memproduksi pangan secara mandiri dan memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar.
"Kalau ada yang mengatakan program ini tidak bermanfaat bagi masyarakat, silakan lihat langsung. Banyak masyarakat Papua yang hari ini sudah panen dan menikmati hasil pembangunan pertanian. Yang terjadi adalah pesta panen, bukan narasi yang lain," ujarnya.
Reformasi Tata Kelola Pupuk Bersubsidi
Selain mempercepat program cetak sawah, Kementan juga melakukan reformasi besar terhadap tata kelola pupuk bersubsidi sebagai bentuk keberpihakan kepada petani di tingkat nasional.
Selama bertahun-tahun petani menghadapi persoalan distribusi pupuk akibat regulasi yang rumit dan birokrasi yang panjang sehingga pupuk kerap diterima setelah masa tanam terlewati.
"Dulu pupuk terkendala banyak aturan sehingga petani sering menerima pupuk ketika masa tanam sudah lewat. Sekarang aturan disederhanakan atas arahan Presiden. Pupuk langsung dari pabrik ke petani sehingga lebih cepat, lebih mudah, dan bahkan harganya bisa turun," kata Sudaryono.
Penyederhanaan regulasi tersebut membuat distribusi pupuk menjadi lebih efisien sekaligus membantu menurunkan biaya produksi petani.
" Kini skema pembiayaan baru memungkinkan industri pupuk memperoleh dukungan modal yang lebih baik sehingga pasokan pupuk nasional semakin terjamin," jelasnya.
- Penulis :
- Leon Weldrick
