Pantau - Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM, Riza Damanik, mengatakan pengalokasian Kredit Usaha Rakyat (KUR) ke sektor produksi menjadi poin krusial dalam strategi ekonomi pemerintah untuk meningkatkan taraf ekonomi pelaku UMKM karena dinilai mampu menciptakan lapangan kerja lebih banyak sekaligus memberikan nilai tambah ekonomi yang lebih besar.
Riza menyampaikan hal tersebut dalam acara Islamic Financial Dialogue di Jakarta pada Rabu, 1 Juli 2026.
Penyaluran KUR Difokuskan ke Sektor Produksi
Riza mengungkapkan bahwa sektor produksi yang menjadi sasaran penyaluran KUR meliputi pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, ekonomi kreatif, pengolahan pangan, industri pengolahan, dan sektor produktif lainnya.
Menurutnya, penyaluran KUR ke sektor produksi memiliki efek pengganda (multiplier effect) yang jauh lebih besar terhadap penciptaan lapangan kerja.
"Kalau ini disalurkan kepada sektor produksi, pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, ekonomi kreatif, pengolahan pangan dan seterusnya, itu pasti lebih banyak lapangan pekerjaan yang tercipta dan juga akan memberikan nilai tambah ekonomi kepada UMKM kita yang jauh lebih besar," ungkapnya.
Riza menjelaskan bahwa pembiayaan UMKM selama ini secara tradisional masih didominasi sektor perdagangan atau ritel yang umumnya hanya membeli barang dan menjualnya kembali.
Pemerintah mengarahkan penyaluran KUR ke sektor produksi sebagai bentuk investasi jangka panjang terhadap struktur ekonomi nasional.
Kebijakan tersebut bertujuan membangun fondasi ekonomi yang mampu menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat di sekitar pelaku usaha.
Realisasi Penyaluran KUR Lampaui 50 Persen Target
Kementerian UMKM bersama 47 lembaga pembiayaan, termasuk lembaga pembiayaan berbasis syariah, mengalokasikan KUR sebesar Rp297 triliun pada 2026.
Hingga periode Januari sampai 1 Juli 2026, realisasi penyaluran KUR telah mencapai Rp149 triliun atau lebih dari 50,5 persen dari target yang ditetapkan.
Sebanyak 2,34 juta UMKM di seluruh Indonesia telah menerima penyaluran KUR hingga 1 Juli 2026.
Dari total Rp149 triliun yang telah disalurkan, sebesar 64,3 persen atau senilai Rp95,8 triliun mengalir ke sektor produksi.
Dari sisi pembiayaan UMKM berbasis syariah, pemerintah telah menyalurkan sekitar Rp8,51 triliun atau setara sekitar 5,7 persen dari total anggaran penyaluran KUR.
Riza menilai porsi pembiayaan syariah tersebut masih relatif kecil dibandingkan pembiayaan lainnya.
"Secara kuantitas saya katakan relatif kecil dibanding yang lain. Ini tentu menjadi PR kita bagaimana kita berkepentingan untuk mendorong lebih banyak lagi UMKM-UMKM kita," ujarnya.
Riza menyebut Indonesia memiliki sekitar 90 persen penduduk Muslim yang tersebar di 19 provinsi.
Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi perhatian lembaga pembiayaan untuk memperluas akses pembiayaan syariah.
Lembaga pembiayaan juga didorong meningkatkan kemudahan layanan dan literasi keuangan syariah bagi pelaku UMKM.
Peningkatan literasi dan kemudahan akses diharapkan dapat memperluas pembiayaan bagi UMKM Indonesia.
Pemerintah juga menetapkan target volume pembiayaan sebesar Rp1.500 triliun untuk mendukung ekonomi kerakyatan yang akan didistribusikan ke sektor-sektor prioritas, meliputi swasembada pangan, swasembada energi, dan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
- Penulis :
- Arian Mesa
