Apkasi Nilai Otonomi Daerah Adaptif Menjadi Kunci Memperkuat Ekonomi dan Kemandirian Fiskal

Pantau - Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) menilai penguatan otonomi daerah yang adaptif menjadi kunci untuk memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan kemandirian fiskal pemerintah kabupaten di seluruh Indonesia.

Apkasi Dorong Revisi Aturan Otonomi Daerah

Ketua Umum Apkasi yang juga Bupati Lahat, Bursah Zarnubi, mengatakan penguatan kapasitas fiskal daerah diperlukan agar pemerintah kabupaten mampu menjalankan program strategis sesuai kebutuhan masing-masing wilayah.

"Oleh karena itu revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu dilakukan agar kebijakan desentralisasi lebih adaptif terhadap karakteristik masing-masing wilayah," ungkapnya.

Menurut Bursah, kapasitas fiskal yang lebih kuat dibutuhkan untuk mendukung program ketahanan pangan, pembangunan infrastruktur dasar, pengentasan kemiskinan, serta pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Ia menambahkan ruang inovasi yang lebih luas akan mempercepat lahirnya kebijakan ekonomi sesuai potensi lokal sekaligus meningkatkan daya saing daerah.

Apkasi bersama Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) juga telah menyusun sejumlah rekomendasi hasil forum diskusi dengan pemerintah kabupaten yang diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah dan DPR dalam menyempurnakan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Pemda Diminta Terus Berinovasi

Pandangan tersebut disampaikan dalam Forum Dialog Otonomi Daerah yang digelar Apkasi di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, pada Kamis (2/7/2026), sebagai rangkaian peringatan HUT ke-26 Apkasi.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan pemerintah daerah harus semakin inovatif di tengah pengetatan Transfer Keuangan Daerah (TKD).

"Setiap pemimpin ada ujiannya dan tiap ujian ada pemimpinnya. Saat ini kepala daerah menghadapi tantangan pengetatan Transfer Keuangan Daerah sehingga dibutuhkan inovasi dalam mengelola pembangunan," ujarnya.

Bima menambahkan kepala daerah perlu menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru melalui peningkatan investasi, pengembangan potensi daerah, dan optimalisasi pendapatan daerah agar pembangunan tetap berjalan meski ruang fiskal semakin terbatas.

Forum Dialog Otonomi Daerah tersebut dihadiri ratusan bupati, wakil bupati, jajaran organisasi perangkat daerah, serta pejabat pemerintah pusat dan daerah.