
Pantau - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan pendapatan negara pada semester I 2026 mencapai Rp1.459,4 triliun atau setara 46,3 persen dari target APBN 2026 sebesar Rp3.153,6 triliun, dengan pertumbuhan 21,4 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), dalam Rapat Kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Jakarta, Selasa, 7 Juli 2026.
Ia mengungkapkan, "Pendapatan negara mencapai Rp1.459,4 triliun yang telah mencapai 46,3 persen dari target APBN, tumbuh 21,4 persen year-on-year (yoy) dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2025."
Kinerja Pendapatan dan Penerimaan Perpajakan
Kinerja pendapatan negara ditopang oleh meningkatnya aktivitas ekonomi.
Pendapatan negara juga didukung oleh pengawasan dan tata kelola pajak serta bea cukai yang lebih baik.
Peningkatan layanan kementerian/lembaga (K/L) dan badan layanan umum (BLU) turut berkontribusi terhadap pendapatan negara.
Penerimaan perpajakan mencapai Rp1.187,8 triliun atau setara 44,1 persen dari target Rp2.693,7 triliun.
Penerimaan pajak terealisasi sebesar Rp1.035,7 triliun atau 43,9 persen dari target Rp2.357,7 triliun.
Penerimaan dari kepabeanan dan cukai mencapai Rp152 triliun atau 45,2 persen dari target Rp336 triliun.
Menteri Keuangan mengatakan, "Jadi, reformasi perpajakan dan organisasi perpajakan sudah memberikan hasil yang cukup menjanjikan. Ke depannya akan terus membaik."
Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tercatat sebesar Rp271 triliun atau telah mencapai 59 persen dari target Rp459,2 triliun.
Belanja Negara dan Kondisi APBN
Di sisi belanja, realisasi belanja negara mencapai Rp1.656 triliun atau 43,1 persen dari target APBN sebesar Rp3.842,7 triliun.
Belanja negara tumbuh 17,8 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).
Belanja pemerintah pusat telah terealisasi sebesar Rp1.298,6 triliun atau 41,2 persen dari target Rp3.149,7 triliun.
Realisasi belanja kementerian/lembaga (K/L) mencapai Rp658,9 triliun atau 43,6 persen dari target Rp1.510,5 triliun.
Belanja non-kementerian/lembaga (non-K/L) terealisasi sebesar Rp639,7 triliun atau setara 39 persen dari target Rp1.639,2 triliun.
Penyaluran transfer ke daerah mencapai Rp357,4 triliun atau 51,6 persen dari target Rp693 triliun.
Ia mengungkapkan, "Itu merupakan hasil dari upaya kami untuk memastikan belanja negara terjadi lebih merata sepanjang tahun. Kinerja belanja ditujukan untuk mendorong perekonomian lebih tinggi, mendukung agenda pembangunan, dan program prioritas nasional."
Hingga semester I 2026, APBN mengalami defisit sebesar Rp196,5 triliun atau setara 0,76 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Keseimbangan primer APBN masih mencatat surplus sebesar Rp85,1 triliun.
Menteri Keuangan menegaskan, “Kondisi tersebut mencerminkan bahwa defisit APBN tetap dijaga dalam batas aman dan terkendali.”
- Penulis :
- Leon Weldrick





