Pantau - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah mendorong Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memberdayakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), Sentra Produksi Rakyat, serta pemasok pangan lokal untuk memperkuat rantai pasok Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pemerintah Perkuat Rantai Pasok MBG
Purbaya mengatakan langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan kapasitas logistik sekaligus memastikan bahan pangan diserap langsung dari petani, peternak, dan nelayan di sekitar lokasi SPPG.
Ia mengungkapkan, "Pemerintah telah mendorong SPPG untuk memberdayakan Sentra Produksi Rakyat, BUMDes, UMKM, serta penyedia lokal untuk menyerap bahan pangan langsung dari petani, peternak, dan nelayan di sekitar lokasi SPPG."
Menurutnya, pelaksanaan Program MBG pada tahap awal masih menghadapi tantangan, terutama terkait kesiapan rantai pasok, distribusi pangan, dan kapasitas logistik di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).
Pengawasan Anggaran Diperketat
Sebelumnya, Purbaya menyatakan Kementerian Keuangan telah membentuk tim khusus untuk mengawasi penggunaan anggaran Program MBG di seluruh daerah.
Pengawasan akan melibatkan jajaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota.
Ia mengatakan, "Jadi pengawasannya akan lebih terstruktur, dan yang mengawasi bukan BGN sendiri, tetapi dari tempat saya. Kita enggak akan kongkalikong. Kalau yang mengawasi BGN sendiri kan ada vested interest."
Evaluasi pelaksanaan program dan serapan anggaran akan dilakukan secara berkala setiap dua bulan.
Purbaya menegaskan pemerintah tidak akan mentoleransi SPPG yang terbukti bermasalah dalam pelaksanaan Program MBG.
Selain memperkuat pengawasan, Kementerian Keuangan juga menyatakan siap menyediakan dukungan sumber daya manusia di bidang keuangan apabila Badan Gizi Nasional memerlukan pendampingan dalam pengelolaan anggaran.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
