Pantau - Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) bersama Institusi Galangan Kapal dan Sarana Lepas Pantai Indonesia (Iperindo) mendorong penguatan industri galangan kapal nasional melalui kebijakan yang berpihak guna meningkatkan kemandirian maritim serta mendukung sistem logistik nasional setelah kepailitan PT Dok Perkapalan Surabaya (DPS) menjadi perhatian serius.
Kepailitan PT DPS Jadi Alarm Industri Maritim
Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto menyatakan penguatan industri galangan kapal nasional merupakan syarat utama untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara maritim yang berdaulat.
Ia mengaku prihatin atas kepailitan PT Dok Perkapalan Surabaya (DPS), perusahaan galangan kapal yang telah beroperasi selama 116 tahun di Indonesia.
"Penguatan industri galangan kapal nasional merupakan salah satu prasyarat utama untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara maritim yang berdaulat," ungkap Carmelita.
Menurutnya, dinamika yang dihadapi DPS harus menjadi momentum memperkuat kebijakan nasional agar industri galangan kapal berkembang secara sehat, kompetitif, dan berkelanjutan.
"Political will pemerintah sudah terlihat. Tantangannya sekarang adalah implementasi komitmen tersebut menjadi kebijakan yang mampu menjawab persoalan riil yang dihadapi industri galangan, mulai dari bahan baku hingga pembiayaan," ujarnya.
Carmelita menilai industri galangan kapal memiliki karakteristik padat modal, padat karya, membutuhkan investasi jangka panjang, serta harus memenuhi standar keselamatan dan klasifikasi internasional sehingga memerlukan dukungan kebijakan yang berkesinambungan.
Ia menambahkan penguatan industri galangan kapal harus menjadi bagian dari penguatan ekosistem maritim nasional melalui dukungan pembiayaan, pengembangan industri bahan baku dan komponen kapal dalam negeri, serta sinergi antara pelaku usaha, lembaga pembiayaan, dan pemerintah.
Iperindo Minta Kebijakan Lebih Berpihak
Ketua Umum Iperindo Anita Puji Utami menilai kepailitan PT DPS menjadi alarm serius bagi seluruh pemangku kepentingan karena tidak hanya berdampak pada satu perusahaan, tetapi juga mengurangi kapasitas industri, keahlian tenaga kerja, dan rantai pasok nasional.
"Hilangnya salah satu galangan bersejarah bukan hanya persoalan satu perusahaan, tetapi juga menyangkut hilangnya kapasitas industri, keahlian tenaga kerja, dan rantai pasok nasional yang telah dibangun selama puluhan tahun," ungkap Anita.
Ia mengatakan PT DPS merupakan bagian penting dari sejarah perkembangan industri maritim Indonesia dan berkontribusi dalam mencetak sumber daya manusia bidang teknik perkapalan selama lebih dari satu abad.
Anita menegaskan industri galangan kapal membutuhkan kepastian pasar, dukungan pembiayaan, insentif fiskal, peningkatan penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), serta perlindungan terhadap persaingan usaha yang tidak sehat.
"Tanpa keberpihakan kebijakan tersebut, galangan nasional akan sulit bersaing, terlebih menghadapi masuknya produk kapal maupun jasa dari luar negeri," ujarnya.
Ia berharap penguatan kebijakan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dapat memperkuat daya saing industri galangan kapal nasional.
- Penulis :
- Aditya Yohan
