Bapanas Usulkan Anggaran Rp17,52 Triliun untuk Bantuan Beras 33,2 Juta Keluarga Penerima Manfaat

Pantau - Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengusulkan anggaran sebesar Rp17,52 triliun untuk program bantuan pangan beras bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat (KPM) selama tiga bulan ke depan, dengan penyaluran direncanakan berlangsung mulai Agustus hingga Oktober 2026.

Usulan Anggaran Masih Menunggu Penyelesaian DIPA

Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edhy mengatakan usulan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) telah disampaikan kepada Kementerian Keuangan dan saat ini masih dalam proses penyelesaian Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Ia mengungkapkan, "Masih dalam proses DIPA. Jadi kita sudah mengusulkan ABT (Anggaran Belanja Tambahan) ke Kementerian Keuangan. Yang diusulkan itu untuk bantuan pangan tiga bulan ke depan itu Rp17,52 triliun."

Sarwo menjelaskan anggaran tersebut khusus dialokasikan untuk bantuan pangan beras dan tidak mencakup komoditas lainnya.

Ia menambahkan, "Nah (anggaran) bantuan pangan sudah disetujui oleh Menteri Keuangan, hanya belum (penyaluran bantuan), masih dalam proses DIPA."

Menurut Sarwo, anggaran tersebut disiapkan untuk memperkuat perlindungan pangan sekaligus menjaga daya beli masyarakat melalui penyaluran bantuan kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat.

Penyaluran Ditargetkan Dimulai Agustus Secara Sekaligus

Sebelumnya, Bapanas memastikan sebanyak 997,2 ribu ton beras bantuan pangan tahap kedua siap disalurkan kepada 33,24 juta keluarga penerima manfaat mulai Agustus 2026 secara one shoot atau sekaligus.

Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa mengatakan, "Program prorakyat bantuan pangan yang merupakan salah satu direktif Presiden Prabowo Subianto direncanakan mulai salur secara 'one shoot' atau secara sekaligus pada Agustus mendatang."

Ketut menyebut total 997,2 ribu ton beras akan disalurkan kepada 33,24 juta keluarga penerima manfaat dengan alokasi masing-masing 10 kilogram per bulan untuk tiga bulan.

Ia mengungkapkan, "Bantuan pangan tahap pertama kan sudah 99,7 persen. Selisih 0,3 persen yang belum, itu di wilayah Papua, lalu beberapa wilayah Sumatera dan Sulawesi. Namun secara prinsip untuk tahap pertama sudah bagus."

Ketut menambahkan, "Jadi telah diputuskan one shoot di bulan Agustus. Nanti kalau sudah masuk ke DIPA Badan Pangan Nasional, tentu nanti Bapak Kepala Badan Pangan akan menugaskan Bulog."