Pantau - Anggota Komisi X DPR RI Adela Kanasya Adies mengatakan Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi dasar penyusunan kebijakan berbasis data, termasuk memperkuat pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta mengajak masyarakat dan pelaku usaha berpartisipasi aktif dalam pelaksanaannya hingga 31 Agustus 2026.
Sensus Jadi Dasar Penyusunan Kebijakan
Adela menyampaikan Sensus Ekonomi merupakan instrumen penting untuk memotret kondisi perekonomian Indonesia secara menyeluruh dan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan.
"Sensus Ekonomi merupakan instrumen penting untuk memotret kondisi perekonomian Indonesia secara menyeluruh dan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan," ungkapnya.
Menurut Adela, hasil sensus akan memberikan gambaran terkini mengenai dunia usaha, mulai dari usaha mikro hingga perusahaan besar, termasuk perkembangan ekonomi digital yang terus tumbuh.
Ia menilai data sensus akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan, penentuan prioritas anggaran, evaluasi program pemerintah, serta mendukung fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan DPR RI.
Fokus pada Penguatan UMKM dan Keamanan Data
Adela mengatakan salah satu fokus utama Sensus Ekonomi 2026 adalah menghasilkan data yang lebih komprehensif mengenai kondisi UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional.
Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, terdapat sekitar 65 juta unit UMKM di Indonesia sehingga akurasi data dinilai penting agar kebijakan pemberdayaan pelaku usaha sesuai dengan kondisi di lapangan.
Ia juga memastikan masyarakat tidak perlu khawatir memberikan data kepada petugas BPS karena kerahasiaan informasi dijamin oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
Adela mengajak masyarakat dan pelaku usaha untuk berpartisipasi aktif dalam Sensus Ekonomi 2026 yang dijadwalkan berlangsung hingga 31 Agustus 2026.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
