Pantau - Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) membahas penguatan tata kelola serta akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dalam pertemuan di Jakarta, Senin (10/8/2026).
Pertemuan tersebut merupakan bagian dari Silaturahmi Kebangsaan Pimpinan MPR dengan Pimpinan BPK menjelang Sidang Tahunan MPR pada 14 Agustus 2026.
Pembahasan juga mencakup peran BPK dalam melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara di kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah.
BPK Dorong Hasil Pemeriksaan Perbaiki Pengelolaan Keuangan
Ketua BPK Isma Yatun mengatakan kedua lembaga membahas akuntabilitas laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah.
“Dalam silaturahmi ini, BPK dan MPR berdiskusi mengenai tata kelola akuntabilitas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Silaturahmi ini diarahkan untuk membicarakan berbagai hal yang bermanfaat bagi bangsa dan negara,” kata Isma.
MPR dalam pertemuan tersebut mengapresiasi peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara yang antara lain tercermin dari semakin banyak kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Isma menegaskan pemeriksaan BPK tidak berhenti pada pemberian opini, tetapi juga diarahkan untuk mendorong perbaikan tata kelola secara berkelanjutan.
“BPK terus mendorong agar hasil pemeriksaan menjadi bagian dari upaya perbaikan pengelolaan keuangan negara. Tujuannya bukan hanya menghasilkan laporan yang akuntabel, tetapi memastikan pengelolaan keuangan negara semakin efektif, transparan dan dapat dipertanggungjawkan,” ucap dia.
Ahmad Muzani Soroti Peningkatan Opini WTP
Ketua MPR Ahmad Muzani menilai peningkatan opini WTP terhadap laporan keuangan kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah menjadi indikator adanya perbaikan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.
“Meningkatnya opini WTP menunjukkan bahwa kualitas pengelolaan keuangan negara terus mengalami perbaikan. Ini merupakan indikator positif bahwa tata kelola dan pertanggungjawaban keuangan pemerintah semakin baik,” kata Muzani.
Pertemuan BPK dan MPR tersebut menjadi bagian dari rangkaian komunikasi antarlembaga negara menjelang pelaksanaan Sidang Tahunan MPR pada Jumat (14/8/2026).
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
