Pantau - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas menegaskan keberhasilan transisi energi menuju emisi nol bersih atau net-zero emissions (NZE) harus diukur dari manfaat yang dirasakan masyarakat, bukan sekadar penerapan teknologi rendah karbon.
Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard mengatakan tujuan utama transisi tersebut adalah meningkatkan kesejahteraan, ketangguhan, dan peluang ekonomi masyarakat.
"Ketika berbicara tentang net-zero, perhatian kita sering tertuju pada panel surya, kendaraan listrik, hydrogen, baterai, atau pasar karbon. Semua itu tentu penting. Namun, teknologi bukanlah tujuan akhir. Tujuan kita adalah memastikan masyarakat hidup lebih sejahtera, lebih tangguh, dan memiliki lebih banyak peluang," ujar Febrian dalam Indonesia Net-Zero Summit 2026.
Perubahan Iklim Menjadi Tantangan Pembangunan
Febrian menjelaskan perubahan iklim bagi Indonesia bukan hanya persoalan lingkungan karena dampaknya turut menyentuh ketahanan pangan, ketersediaan air, kesehatan masyarakat, hingga produktivitas ekonomi.
Kondisi tersebut membuat Kementerian PPN/Bappenas menempatkan agenda iklim sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari strategi pembangunan nasional.
Menurut Febrian, pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan keadilan sosial harus berjalan bersama sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045.
Transisi menuju ekonomi hijau juga diharapkan menciptakan pekerjaan hijau yang produktif, inklusif, dan mampu memberikan penghasilan layak.
Manfaat ekonomi hijau juga dinilai harus menjangkau UMKM, koperasi, badan usaha milik desa (BUMDes), serta pelaku usaha lokal melalui akses pembiayaan, teknologi, dan pasar.
Bappenas Dorong Kolaborasi Menuju Ekonomi Hijau
Indonesia juga dinilai perlu memanfaatkan potensi energi terbarukan dan mineral kritis untuk memperkuat industri nasional, meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, serta membuka lebih banyak lapangan kerja berkualitas.
"Transisi menuju net zero hanya dapat diwujudkan melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga keuangan, akademisi, masyarakat sipil, hingga generasi muda," ungkap Febrian.
Kolaborasi berbagai pihak tersebut diperlukan agar agenda penurunan emisi tetap berjalan beriringan dengan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
"Warisan terbesar kita adalah sebuah bangsa yang mampu membuktikan bahwa kemajuan ekonomi, keadilan sosial, dan kelestarian lingkungan dapat tumbuh bersama. Kita tidak dipaksa memilih antara pembangunan dan keberlanjutan, tetapi mampu menghadirkan keduanya secara bersamaan," ucap Febrian.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
