Pantau - Bank Indonesia mendorong pemerintah daerah memanfaatkan skema pembiayaan kreatif atau creative financing untuk menjaga pertumbuhan ekonomi di tengah kebutuhan investasi yang meningkat serta dinamika ruang fiskal dan transfer ke daerah.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur Ibrahim menyatakan skema tersebut menjadi salah satu upaya diversifikasi sumber pembiayaan pembangunan di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
"Di tengah kebutuhan investasi yang terus meningkat, kapasitas pembiayaan pembangunan daerah menghadapi tantangan sejalan dengan dinamika ruang fiskal dan transfer ke daerah sehingga semakin menegaskan pentingnya diversifikasi sumber pembiayaan di luar APBD," kata Ibrahim dalam keterangannya di Surabaya, Rabu, 19 Agustus 2026.
Investasi Menjadi Motor Pertumbuhan Ekonomi
Ibrahim mengatakan perekonomian Jawa tetap menunjukkan ketahanan di tengah tingginya ketidakpastian global dengan mencatat pertumbuhan 5,65 persen secara tahunan yang ditopang konsumsi rumah tangga, investasi, dan belanja pemerintah.
Momentum pertumbuhan tersebut dinilai perlu terus dijaga melalui penguatan investasi yang memiliki peran strategis dengan kontribusi mencapai 29,68 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa.
Skema creative financing yang dapat dimanfaatkan antara lain pinjaman daerah, Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), obligasi dan sukuk daerah, optimalisasi barang milik daerah, serta skema bauran pembiayaan atau blended finance.
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni sebelumnya mengingatkan pemanfaatan pembiayaan kreatif harus tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, kesinambungan fiskal, tata kelola yang baik, dan kesiapan proyek.
Perluasan sumber pembiayaan pembangunan juga perlu diikuti penguatan kapasitas fiskal dan tata kelola pemerintah daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan, kesiapan regulasi, serta kelembagaan.
Bappenas Soroti Kesiapan Pemerintah Daerah
Direktur Pembiayaan Strategis dan Inovatif Bappenas Novie Andriani menyatakan berbagai skema pembiayaan kreatif sebenarnya telah tersedia dan dimungkinkan secara regulasi.
Namun, implementasinya masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama kesiapan kelembagaan dan kapasitas sumber daya manusia pemerintah daerah.
Bappenas turut mendorong peningkatan kapasitas pemerintah daerah, termasuk melalui program penguatan kemampuan di bidang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha.
Asisten Deputi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Yuli Sri Wilanti menambahkan pembiayaan kreatif diharapkan mempercepat penyediaan infrastruktur, meningkatkan konektivitas, serta memperbesar keterlibatan badan usaha dalam pengembangan sektor unggulan.
"Pada akhirnya ini akan mendorong penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi baru di daerah," kata Yuli.
Pembahasan tersebut menjadi bagian dari Rapat Koordinasi Percepatan Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Wilayah Jawa Tahun 2026 di Surabaya yang merupakan rangkaian forum strategis Road to Java Regional Economic Forum (JREF) 2026.
Pertemuan itu berfokus pada penguatan sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam menggali pembiayaan kreatif di luar APBD guna mendorong investasi yang inklusif dan berkelanjutan.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
