Pantau - PT PLN (Persero) menyeleksi lahan milik kementerian yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang dipadukan dengan sistem penyimpanan energi berbasis baterai atau battery energy storage system (BESS).
Manager of Various Renewable Energy PT PLN (Persero) Head Office Fandi Gunawan Sianipar mengatakan PLN telah berkoordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) serta Kementerian Kehutanan terkait kebutuhan lahan proyek tersebut.
“Kementerian ATR/BPN sudah menyiapkan lahan-lahan milik kementerian yang bisa dimanfaatkan untuk proyek PLTS plus BESS,” kata Fandi dalam Industrial Summit 2026 di Jakarta, Kamis (20/8/2026).
PLN Saring Lokasi yang Dekat dengan Pusat Beban
Proses seleksi dilakukan karena PLTS skala utilitas membutuhkan lahan luas sekaligus lokasi yang sesuai dengan kebutuhan jaringan dan dekat dengan pusat beban listrik.
Sejumlah lahan yang telah diidentifikasi berada di wilayah pegunungan atau memiliki jarak cukup jauh dari pusat beban sehingga belum seluruhnya dapat dimanfaatkan.
“Ternyata lahannya itu ada yang di gunung, ada yang jauh sekali dari beban. Sehingga kami harus melakukan penyaringan dan belum banyak,” ujarnya.
Selain memanfaatkan lahan di daratan, PLN mengembangkan alternatif berupa PLTS terapung, virtual power plant (VPP), dan pembangkitan tersebar atau distributed generation.
“Beberapa sudah kita inovasi menggunakan PLTS terapung, bahkan ada tadi yang disampaikan VPP atau virtual power plants di atap, kemudian melakukan distributed generation,” ungkap Fandi.
PLN juga mengembangkan PLTS Mentari Nusantara I dengan BESS yang ditempatkan bersama PLTS untuk membantu mengurangi dampak intermitensi tenaga surya akibat perubahan kondisi cuaca.
Perusahaan turut mengembangkan smart grid guna meningkatkan fleksibilitas jaringan listrik, termasuk memungkinkan pengalihan aliran listrik melalui jalur lain ketika terjadi gangguan.
Regulasi BESS Masih Menjadi Tantangan
Fandi mengatakan regulasi pemanfaatan BESS untuk fungsi load shifting masih menjadi salah satu tantangan dalam pengembangan sistem penyimpanan energi.
“Karena saat ini regulasinya kan masih belum diatur untuk BESS untuk shifting, untuk load shifting itu masih belum. Mungkin itu tantangan dari kami,” ujarnya.
Pemerintah saat ini mempercepat program PLTS 100 GW untuk memperkuat ketahanan energi sekaligus mendorong transisi menuju energi terbarukan.
Program tersebut telah masuk dalam revisi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025–2034 dengan tahap pertama direncanakan berlangsung di Bali.
RUPTL PLN 2025–2034 menetapkan tambahan kapasitas pembangkit sebesar 69,5 GW yang terdiri atas 42,6 GW energi baru terbarukan, 10,3 GW sistem penyimpanan energi, dan 16,6 GW pembangkit fosil.
PLTS mendapatkan porsi terbesar dalam kelompok energi baru terbarukan dengan kapasitas tambahan mencapai 17,1 GW.
Pemerintah Identifikasi 24 Ribu Hektare Lahan
RUPTL PLN 2025–2034 membuka peluang investasi senilai Rp2.967,4 triliun yang mencakup investasi pembangkit Rp2.133,7 triliun, penyaluran Rp565,3 triliun, serta kebutuhan lainnya Rp268,4 triliun.
Dari investasi pembangkit energi baru terbarukan senilai Rp1.682,4 triliun, sebanyak Rp1.341,8 triliun dialokasikan melalui skema independent power producer (IPP) dan Rp340,6 triliun melalui PLN.
Pengembangan PLTS 100 GW diperkirakan berpotensi menghasilkan substitusi impor energi senilai 14,4 miliar dolar AS hingga 28,9 miliar dolar AS atau sekitar Rp255,92 triliun hingga Rp513,62 triliun.
Kementerian ESDM bersama Kementerian ATR/BPN sebelumnya telah mengidentifikasi sekitar 24 ribu hektare lahan di Pulau Jawa yang berpotensi digunakan untuk mendukung program PLTS 100 GW.
Lahan tersebut akan diverifikasi bersama Kementerian ESDM, Kementerian ATR/BPN, dan PLN dengan mempertimbangkan dukungan infrastruktur seperti jaringan transmisi serta ketersediaan gardu induk.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
