Pantau - Pemerintah berencana membatasi subsidi bahan bakar minyak (BBM) bagi masyarakat kelompok desil 10 dalam beberapa bulan ke depan untuk membuat penyaluran subsidi energi lebih tepat sasaran.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pembatasan tersebut bukan berarti pemerintah memperketat subsidi BBM secara keseluruhan, melainkan memastikan subsidi diterima masyarakat yang berhak.
"Enggak, (subsidi BBM) enggak diperketat. Cuman akan dipastikan nanti, yang saya tahu ya, supaya tepat sasaran. Mungkin akan coba nanti berapa bulan ke depan yang desil 10 kita batasin dulu," kata Purbaya seusai menghadiri Rapat Kerja bersama Badan Anggaran DPR RI di Jakarta, Kamis.
Pemerintah masih menghitung secara terperinci potensi penghematan anggaran yang dapat diperoleh apabila pembatasan subsidi BBM untuk kelompok desil 10 diterapkan.
Purbaya Perkirakan Penghematan Capai 10 Persen
Purbaya memperkirakan pembatasan subsidi energi tersebut secara awal berpotensi menghasilkan penghematan sekitar 10 persen dari anggaran yang dialokasikan pemerintah.
"Nanti ada penghematan (anggaran) tapi kita masih hitung. Kira-kira ya sepersepuluhnya kalau saya enggak salah. Ambil flat-nya sepersepuluh,” kata Purbaya.
Dalam APBN 2026, pemerintah mengalokasikan subsidi energi sebesar Rp210,1 triliun atau sekitar 65,87 persen dari keseluruhan anggaran subsidi yang mencapai Rp318,9 triliun.
Jika subsidi energi digabungkan dengan anggaran kompensasi, total dana yang disiapkan pemerintah untuk ketahanan energi mencapai Rp381,3 triliun.
Rencana pembatasan subsidi terhadap kelompok berpenghasilan tinggi tersebut diharapkan dapat mengurangi beban anggaran sekaligus mencegah subsidi energi dinikmati masyarakat yang dinilai tidak membutuhkannya.
Pembatasan Pertalite Desil 9 dan 10 Masih Dikaji
Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengatakan rencana pembatasan Pertalite bagi masyarakat kelompok desil 9 dan desil 10 masih dalam tahap kajian pemerintah.
"Pembatasan Pertalite masih di dalam pembahasan, ya,” kata Bahlil pada Rabu, 19 Agustus.
Karena pemerintah belum mengambil keputusan baru, mekanisme distribusi Pertalite untuk sementara tetap mengikuti ketentuan yang berlaku saat ini.
Berdasarkan aturan yang masih berlaku, bus dan truk mendapatkan batas pembelian Pertalite sebanyak 200 liter per hari, sedangkan kendaraan roda empat dibatasi sebanyak 50 liter per hari.
Bahlil mengingatkan Pertalite sebagai BBM bersubsidi diperuntukkan bagi masyarakat yang memang berhak menerima subsidi energi.
"Yang sudah kaya-kaya, yang sudah mampu itu jangan mengambil hak rakyat, lah. Subsidi itu ya untuk saudara-saudara kita yang berhak menerimanya,” kata Bahlil.
Masyarakat yang secara ekonomi sudah mampu diminta tidak menggunakan BBM bersubsidi dan beralih menggunakan BBM nonsubsidi.
Dengan demikian, pembatasan subsidi BBM bagi kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi masih dalam pembahasan dengan potensi penerapan awal terhadap desil 10 dalam beberapa bulan mendatang.
- Penulis :
- Shila Glorya
