Pantau - Pemerintah Indonesia dan Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) meluncurkan Kerangka Kerja Program Negara atau Country Programming Framework (CPF) 2026-2030 di Jakarta untuk memperkuat transformasi sistem pangan dan pertanian yang berkelanjutan, tangguh, dan inklusif.
CPF yang diluncurkan pada Kamis (20/8/2026) tersebut menjadi kerangka kerja sama Indonesia dan FAO selama lima tahun serta diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.
Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas Leonardo Adypurnama Alias Teguh Sambodo mengatakan CPF mencakup berbagai aspek penting dalam transformasi sistem pangan dan pertanian Indonesia.
"Secara umum, CPF 2026-2030 mencakup dukungan FAO dalam seluruh aspek kunci untuk mentransformasi sistem pertanian-pangan kita, memajukan ketahanan iklim, serta adaptasi risiko yang akan memperkuat fondasi kita dalam jangka panjang," ujar Teguh.
Tiga Bidang Utama Menjadi Fokus Kerja Sama
CPF 2026-2030 memuat tiga bidang utama kerja sama, yakni transformasi sistem pangan dan pertanian berkelanjutan dan inklusif, konservasi keanekaragaman hayati serta pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan, dan penguatan sistem terintegrasi yang responsif terhadap risiko berbasis pendekatan Satu Kesehatan atau One Health.
Kerangka tersebut juga mengarahkan dukungan FAO terhadap empat sasaran berupa produksi, gizi, lingkungan, dan kehidupan yang lebih baik tanpa meninggalkan siapa pun.
Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Suwandi mengatakan pemerintah menginginkan hubungan Indonesia dan FAO berkembang menjadi kemitraan dua arah melalui pertukaran pengetahuan dan pengalaman.
"Kami ingin hubungan Indonesia-FAO semakin berkembang menjadi kemitraan dua arah. Indonesia tidak hanya menerima pengetahuan dan dukungan teknis, tetapi juga dapat berbagi pengalaman, inovasi, dan pembelajaran melalui pertukaran pengetahuan serta Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular," ujar Suwandi.
Selain RPJMN, CPF 2026-2030 diselaraskan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan Kerangka Kerja Sama Pembangunan Berkelanjutan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNSDCF) 2026-2030.
Dokumen tersebut disusun melalui konsultasi dengan Kementerian Pertanian, Bappenas, kementerian dan lembaga terkait, serta pemangku kepentingan lainnya dengan memanfaatkan pembelajaran dari pelaksanaan CPF sebelumnya.
FAO Menyoroti Tantangan Sistem Pangan Indonesia
Perwakilan FAO di Indonesia dan Timor-Leste Rajendra Aryal mengatakan CPF dirancang dengan mempertimbangkan keterkaitan pertanian, ketahanan pangan dan gizi, pengelolaan sumber daya alam, aksi iklim, perlindungan sosial, kesehatan, serta pembangunan ekonomi.
"Pandangan holistik ini sangat penting dalam mengatasi tantangan yang kompleks dan saling berkaitan," ucap Rajendra.
Menurut FAO, Indonesia masih menghadapi tantangan berupa perubahan iklim, ketimpangan akses terhadap pangan sehat, serta kemiskinan di kalangan petani yang sebagian besar merupakan petani skala kecil.
Laporan The State of Food and Agriculture 2026 menyebut sekitar 68 persen penduduk Indonesia masih belum mampu membeli pola makan sehat.
Pelaksanaan CPF turut diarahkan untuk memperkuat investasi transformasi sistem pangan dan pertanian melalui penganggaran, mobilisasi pendanaan campuran atau blended finance, investasi bersama, serta keterlibatan sektor swasta.
"FAO tetap teguh pada komitmennya untuk mendukung Indonesia dalam mempercepat perubahan transformatif pada sistem pangan-pertanian, dengan tujuan tidak hanya meningkatkan ketahanan pangan dan gizi, tetapi juga kesehatan lingkungan, pertumbuhan ekonomi yang tangguh dan inklusif, serta masa depan yang berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia," tutur Rajendra.
- Penulis :
- Aditya Yohan
