HOME  ⁄  Ekonomi

Pakar Mendorong Transisi Energi Bertahap agar Tak Mengorbankan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat

Oleh Ahmad Yusuf
SHARE   :

Pakar Mendorong Transisi Energi Bertahap agar Tak Mengorbankan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat
Foto: (Sumber :Tangkapan Layar - Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Telisa Aulia Falianty (tengah) dan Pendiri LaporIklim Ahmad Arif (tengah bawah) dalam acara diskusi publik bertajuk "Perspektif Kebijakan Ekonomi Makro dan Keadilan Subsidi dalam Wacana Transisi Energi di Indonesia" 21 Agustus 2026. ANTARA/HO-LaporIklim..)

Pantau - Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Telisa Aulia Falianty menilai kebijakan transisi energi harus dijalankan secara bertahap, inklusif, dan partisipatif agar tidak mengorbankan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Telisa mengatakan transisi energi tetap membutuhkan subsidi yang berkeadilan dengan memastikan bantuan diberikan secara tepat sasaran dan berbasis penerima.

"Agenda (transisi energi) ini memerlukan dukungan subsidi yang berkeadilan, yang diwujudkan secara terukur melalui integrasi data profil sosial-ekonomi (DTSEN) berbasis desil kesejahteraan keluarga, sehingga skema bantuan dapat berjalan secara tertarget berbasis penerima," kata Telisa dalam keterangan di Jakarta, Sabtu (22/8/2026).

Subsidi Energi Didorong Tepat Sasaran

Dalam diskusi bertajuk "Perspektif Kebijakan Ekonomi Makro dan Keadilan Subsidi dalam Wacana Transisi Energi di Indonesia", Telisa menekankan pentingnya pendekatan subsidi energi yang berkeadilan.

Menurut dia, masyarakat miskin dan rentan harus memperoleh perlindungan memadai, sementara daya beli kelas menengah tetap dijaga di tengah tekanan ekonomi.

Koordinator Dewan Buruh Nasional Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos mengatakan masyarakat yang terdampak kebijakan transisi dan subsidi energi perlu dilibatkan dalam proses perumusan kebijakan.

"Perlu memperkuat data sosial-ekonomi sebagai dasar penentuan penerima subsidi. Dalam konteks transisi energi, masyarakat juga perlu dilindungi dari dampak lingkungan, konflik pengelolaan sumber daya, hingga praktik pembangunan yang mengorbankan ruang hidup," kata Nining.

Kenaikan Biaya Energi Bisa Membebani Buruh

Nining mengatakan kenaikan biaya energi berpotensi membuat buruh melakukan penghematan lebih besar, menambah beban utang rumah tangga, hingga mengurangi kemampuan memenuhi kebutuhan dasar.

Karena itu, pelibatan masyarakat dinilai diperlukan agar kebijakan transisi energi berjalan secara inklusif dan mempertimbangkan dampaknya terhadap kelompok yang terdampak.

Direktur Eksekutif Yayasan Kesejahteraan Berkelanjutan Indonesia (Sustain) Tata Mustasya juga menyoroti persoalan ketepatan sasaran dalam rencana peralihan dari subsidi barang menuju subsidi langsung kepada masyarakat.

Penulis :
Ahmad Yusuf
Editor :
Ahmad Yusuf