Pantau - Pemerintah menyiapkan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS) yang ditargetkan mulai beroperasi pada 1 Januari 2027 untuk memperkuat tata niaga sumber daya alam serta meningkatkan kemampuan Indonesia dalam membentuk harga komoditas strategis.
Presiden Prabowo Subianto menginginkan Indonesia tidak selamanya menjadi price taker, tetapi secara bertahap memiliki kemampuan menjadi price setter atas komoditas strategis yang dihasilkan di dalam negeri.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah menyiapkan regulasi dan struktur pengawasan untuk mendukung pengoperasian BMKS tersebut.
Ribuan Transaksi Senilai 14 Miliar Dolar AS Dimonitor
Urgensi pembenahan tata niaga terlihat dari informasi Danantara Sumberdaya Indonesia yang telah memonitor lebih dari 6.500 transaksi dengan nilai sekitar 14 miliar dolar AS.
Presiden Prabowo juga menyebut terdapat potensi sekitar 5 miliar dolar AS nilai ekspor yang selama ini tidak tercatat secara optimal akibat perbedaan antara nilai yang dilaporkan dengan harga aktual.
Besarnya nilai tersebut menunjukkan tata kelola perdagangan komoditas berkaitan langsung dengan penerimaan negara, devisa, pajak, royalti, dan investasi.
Badan Pusat Statistik mencatat total ekspor Indonesia pada 2025 mencapai 282,91 miliar dolar AS atau meningkat 6,15 persen dibandingkan 2024.
Nilai ekspor nonmigas pada periode tersebut mencapai 269,84 miliar dolar AS, meski tidak seluruh komoditas ekspor nantinya masuk dalam perdagangan melalui BMKS.
BMKS Didorong Perkuat Transparansi Harga Komoditas
Pembentukan BMKS diarahkan untuk memperkuat mekanisme price discovery, meningkatkan transparansi transaksi, mempersempit ruang manipulasi nilai perdagangan, serta memperbaiki kualitas data ekspor Indonesia.
Pembentukan harga yang kredibel menjadi bagian penting dalam tata kelola sumber daya alam karena nilai transaksi komoditas strategis berpengaruh terhadap pajak, royalti, penerimaan negara, devisa, dan investasi.
Keberadaan bursa tersebut juga diarahkan agar nilai ekonomi sumber daya alam Indonesia dapat lebih banyak tercatat dan dinikmati di dalam negeri.
Upaya menjadi price setter membutuhkan pasar komoditas yang kredibel karena kedaulatan harga tidak hanya bergantung pada besarnya cadangan dan produksi, tetapi juga pada transparansi serta kualitas mekanisme pembentukan harga.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
