Pantau - Calon Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Aida S. Budiman menilai kebijakan otoritas moneter dan fiskal dapat berbeda, tetapi keduanya harus memiliki tujuan yang sama, yakni menjaga stabilitas sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi.
Pandangan tersebut disampaikan Aida dalam uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test di Jakarta, Rabu (26/8/2026).
Menurut Aida, dalam kondisi tertentu kebijakan fiskal dapat melakukan konsolidasi, sementara pada saat bersamaan kebijakan moneter melakukan ekspansi.
“Kadang kala antara otoritas moneter dan otoritas fiskal mempunyai kebijakan yang berbeda, tapi yang penting adalah tujuannya sama, menuju kepada stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi atau bahkan mendorong pertumbuhan ekonomi. Suatu saat, fiskalnya harus bisa konsolidasi, moneternya bisa melakukan ekspansi,” kata Aida.
Sinergi Fiskal-Moneter Bangun Kepercayaan Pasar
Aida menekankan pentingnya menjaga keseimbangan kebijakan fiskal dan moneter karena keduanya merupakan dua motor utama yang berperan dalam menggerakkan perekonomian Indonesia.
Salah satu bentuk koordinasi kedua otoritas terlihat dalam penyusunan asumsi makro Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN).
Sinergi diperlukan agar otoritas moneter memahami asumsi yang digunakan pemerintah dan dapat menentukan respons kebijakan yang sesuai.
Koordinasi tersebut juga mencakup rencana penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) dan global bond karena dapat memengaruhi likuiditas valuta asing maupun rupiah.
“Supaya otoritas moneter bisa memahami dan melakukan respons kebijakan yang pas dengan asumsi, termasuk bagaimana penerbitan SBN, global bond, karena ini akan mempengaruhi likuiditas valas maupun likuiditas daripada rupiah,” kata Aida.
Aida mengatakan kebijakan fiskal dan moneter juga perlu membangun kepercayaan serta persepsi positif dari pasar dan pelaku ekonomi.
Kepercayaan tersebut diharapkan mendorong aliran modal masuk ke Indonesia yang selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
“Bila pasar, pelaku ekonomi memahami apa yang dilakukan oleh Indonesia seperti yang kita laksanakan sekarang, maka mereka akan meminjamkan kepercayaan tersebut dengan mengalirkan modal dan kemudian ini menjadi modal kita untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi,” kata dia.
Aida Paparkan Tujuh Program Penguatan Kebijakan BI
Dalam uji kelayakan tersebut, Aida memaparkan tujuh program kerja yang akan menjadi bagian dari agenda penguatan kebijakan BI.
Program pertama adalah kalibrasi bauran kebijakan Bank Indonesia agar kebijakan yang diterapkan dapat menyesuaikan perkembangan dan kebutuhan perekonomian.
Program kedua adalah reformasi data sesuai dengan arsitektur data global seiring tren perbaikan kodifikasi data untuk mendukung analisis yang semakin digital.
Reformasi tersebut dinilai penting untuk memperkuat surveillance atau pengawasan, termasuk mengoptimalkan penerimaan devisa dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.
“Hal ini penting untuk surveillance kita sehingga kita bisa mengetahui bagaimana optimalisasi penerimaan devisa dan juga membantu untuk menjaga stabilitas daripada nilai tukar,” kata dia.
Program ketiga adalah memperluas sumber pembiayaan bagi perekonomian Indonesia dengan mengembangkan alternatif pembiayaan yang melampaui sektor perbankan.
Salah satu langkah yang didorong ialah pendalaman pasar uang serta pemanfaatan instrumen pasar uang baru yang juga dapat menjadi dasar atau underlying dalam operasi moneter BI.
“Seperti pendalaman pasar uang, dan termasuk di sini juga bagaimana BI menggunakan instrumen-instrumen pasar uang yang baru dan menjadi underlying dari operasi moneter kami,” jelas dia.
Aida turut mendorong Kementerian Keuangan dan kementerian lainnya memanfaatkan platform Investor Relations Unit yang telah tersedia di BI.
Program keempat berkaitan dengan kebijakan pasar uang dan pasar valas (PUVA) serta diversifikasi penggunaan mata uang melalui peningkatan pemanfaatan local currency transaction (LCT).
Program kelima adalah penguatan sistem pembayaran yang inovatif, terutama melalui pengembangan cross-border payment atau sistem pembayaran lintas negara.
Program keenam adalah pengembangan UMKM menuju ekosistem yang semakin terintegrasi dan memiliki keterkaitan lebih kuat dengan penciptaan serta penyerapan tenaga kerja.
UMKM juga didorong tidak hanya berkembang secara mandiri dan melakukan ekspor, tetapi masuk dalam rantai nilai kegiatan produksi, termasuk yang berkembang melalui program hilirisasi.
“UMKM tidak saja berdiri sendiri, bisa go export, tetapi bisa menjadi ke dalam value chain daripada pergerakan produksi yang dilakukan di hilirisasi,” kata dia.
Penguatan SDM dan Tata Kelola BI
Program ketujuh adalah penguatan bauran kebijakan kelembagaan Bank Indonesia dengan meningkatkan business process re-engineering agar proses kerja BI semakin efisien.
Selain efisiensi proses bisnis, Aida menilai peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) BI menjadi kebutuhan penting, terutama dalam pengawasan terhadap bank maupun korporasi ketika terjadi tekanan terhadap nilai tukar.
“Dari pengalaman kemarin pada saat nilai tukar mengalami tekanan, kami harus melakukan pemeriksaan ke bank maupun kepada korporasi dengan pembelian yang besar. Terasa sekali betapa diperlukannya peningkatan SDM yang menguasai tentang pengawasan. Jadi ini adalah dua hal yang perlu dilakukan dan tentunya nanti terkait dengan tata kelola,” kata Aida.
Aida S. Budiman merupakan calon tunggal Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia yang diajukan Presiden Prabowo Subianto kepada DPR RI melalui Surat Presiden.
Aida saat ini menjabat sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia.
Pada Rabu, Komisi XI DPR RI juga menggelar uji kelayakan dan kepatutan calon Gubernur BI Destry Damayanti.
Sementara itu, uji kelayakan dan kepatutan untuk posisi Deputi Gubernur BI dijadwalkan pada Kamis, 27 Agustus 2026.
Dua nama calon Deputi Gubernur BI yang diajukan adalah Solikin M. Juhro dan M. Anwar Bashori.
- Penulis :
- Shila Glorya
