HOME  ⁄  Ekonomi

Rupiah Melemah ke Rp17.775 per Dolar AS, Kenaikan Imbal Hasil Obligasi AS Tekan Pasar

Oleh Aditya Yohan
SHARE   :

Rupiah Melemah ke Rp17.775 per Dolar AS, Kenaikan Imbal Hasil Obligasi AS Tekan Pasar
Foto: (Sumber :Pegawai menunjukkan pecahan mata uang rupiah dan dolar AS di Kantor Cabang BNI Pasar Baru, Jakarta, Kamis. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/tom..)

Pantau - Nilai tukar rupiah melemah 50 poin atau 0,28 persen menjadi Rp17.775 per dolar AS pada pembukaan perdagangan Kamis (27/8/2026), dari posisi penutupan sebelumnya Rp17.725 per dolar AS.

Analis Bank Woori Saudara Rully Nova menyebut pelemahan rupiah terjadi seiring kenaikan indeks dolar AS dan yield obligasi pemerintah Amerika Serikat berjangka pendek.

“Indeks dolar naik 0, 25 persen menjadi 99,11, sementara obligasi pemerintah AS 1 dan 5 tahun naik masing-masing 5,9 basis points (bps) dan 3,3 bps menjadi 6,74 persen dan 6,89 persen sebagai antisipasi kenaikan suku bunga oleh The Fed di akhir tahun ini,” ucapnya kepada ANTARA di Jakarta, Kamis.

Pasar Menanti Sinyal Kebijakan The Fed

Pelaku pasar juga masih bersikap wait and see terhadap pidato Gubernur The Fed Kevin Warsh dalam Simposium Jackson Hole yang akan membicarakan perkembangan inflasi Amerika Serikat.

Data Personal Consumption Expenditures (PCE) AS tercatat mulai melandai menjadi 3,3 persen, tetapi masih berada di atas target inflasi sebesar 2 persen.

Kondisi tersebut menjadi perhatian pasar karena arah inflasi dapat memengaruhi kebijakan suku bunga bank sentral Amerika Serikat.

Demonstrasi dan Kebijakan BI Jadi Sentimen Domestik

Dari dalam negeri, Rully mengatakan pergerakan rupiah turut dipengaruhi aksi demonstrasi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis.

Aksi tersebut membawa dua tuntutan terkait pemberantasan korupsi, yakni mendesak pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dan penerapan hukuman mati bagi koruptor.

Pasar juga mencermati arah kebijakan Bank Indonesia di bawah kepemimpinan Dewan Gubernur BI yang baru.

“Arah kebijakan BI masih mengusung independensi dan ditambah sinergi dengan pemerintah untuk menciptakan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi,” kata Rully.

Penulis :
Aditya Yohan