Pantau - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 dirancang untuk tetap mendukung pelaksanaan agenda pembangunan nasional di tengah kondisi perekonomian global yang masih bergejolak.
Purbaya menyampaikan APBN memiliki posisi strategis sebagai instrumen utama kebijakan fiskal ketika ketidakpastian dan berbagai risiko global masih berada pada tingkat tinggi.
“APBN sebagai instrumen utama kebijakan fiskal memegang peranan yang sangat strategis, terlebih di tengah ketidakpastian dan risiko global yang hingga saat ini masih tinggi,” kata Purbaya dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Jakarta, Kamis.
Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya saat menanggapi pandangan sejumlah fraksi DPR RI mengenai RAPBN 2027 beserta Nota Keuangan.
Belanja Negara Difokuskan pada Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial
Menanggapi pandangan Fraksi Partai Gerindra yang meminta belanja negara lebih selektif dan diarahkan kepada program dengan manfaat ekonomi dan sosial terbesar bagi masyarakat, Purbaya mengatakan prinsip tersebut telah dirumuskan dalam RAPBN 2027.
Di sektor pendidikan, pemerintah merencanakan percepatan peningkatan kualitas pendidikan melalui pembangunan Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda.
Pemerintah juga akan mempercepat revitalisasi sekolah dan madrasah sebagai bagian dari peningkatan kualitas sarana pendidikan.
Peningkatan kualitas pembelajaran turut didorong melalui pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Di bidang kesehatan, pemerintah berencana memperluas akses pelayanan, terutama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah tertinggal dan daerah dengan keterbatasan layanan dasar.
Strategi tersebut mencakup penguatan transformasi sistem kesehatan dan optimalisasi pelayanan bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Pemerintah juga akan memperluas cakupan pemeriksaan kesehatan serta melaksanakan revitalisasi rumah sakit.
Program perlindungan sosial akan diperkuat untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar, menjaga daya beli, mengentaskan kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan.
“Pemerintah juga akan menyediakan rumah murah, melakukan renovasi rumah dengan sanitasi yang baik, serta menata permukiman dan lingkungan,” ujar Menkeu.
Pemerintah Perkuat DTSEN dan Sinergi Fiskal Pusat-Daerah
Menanggapi pandangan Fraksi PDI Perjuangan mengenai penguatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), Purbaya mengatakan pemerintah akan terus menyempurnakan sistem tersebut.
DTSEN akan digunakan sebagai sumber utama dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi berbagai program pembangunan agar penyalurannya semakin tepat sasaran.
Pemerintah juga berkomitmen memperkuat sinergi fiskal antara pemerintah pusat dan daerah untuk mendukung berbagai agenda pembangunan nasional.
“Pemerintah akan terus menguatkan sinergi fiskal antara pusat dan daerah untuk mendukung agenda pembangunan nasional,” katanya.
Penerimaan Negara Ditingkatkan Secara Bertahap
Fraksi Partai Golkar mendorong pemerintah mengoptimalkan potensi penerimaan negara yang berasal dari aktivitas ekonomi domestik sekaligus meningkatkan penerimaan perpajakan.
Menanggapi usulan tersebut, Purbaya menyampaikan pemerintah akan meningkatkan pendapatan negara secara bertahap dan berkelanjutan untuk menyediakan ruang fiskal yang memadai.
Strategi peningkatan pendapatan negara antara lain dilakukan melalui penguatan tata kelola sumber daya manusia serta peningkatan kepatuhan dan pengawasan dengan memanfaatkan teknologi informasi.
Pemerintah juga akan menyempurnakan sistem Coretax, CEISA, dan SIMBARA, termasuk menjalankan program bersama yang melibatkan berbagai instansi.
Dari sisi penerimaan negara bukan pajak (PNBP), pemerintah akan melakukan diversifikasi sumber penerimaan melalui optimalisasi sumber daya alam, pemanfaatan aset negara, serta peningkatan pelayanan kementerian dan lembaga.
RAPBN 2027 Targetkan Ekonomi Tumbuh 6 Persen
DPR RI menyepakati Rancangan Undang-Undang tentang APBN 2027 beserta Nota Keuangan untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya.
Dalam RAPBN 2027, pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6 persen secara tahunan atau year on year.
Inflasi pada 2027 ditargetkan berada di kisaran 2,5 persen, sedangkan suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun diperkirakan sebesar 6,9 persen.
Nilai tukar rupiah diproyeksikan berada pada kisaran Rp17.500 per dolar AS.
Harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) diperkirakan sebesar 75 dolar AS per barel.
Target lifting minyak ditetapkan sebesar 610.000 barel per hari, sementara lifting gas ditargetkan mencapai 954.000 barel setara minyak per hari.
Kemiskinan dan Pengangguran Ditargetkan Turun
Dari sisi sasaran pembangunan, pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan pada 2027 turun menjadi kisaran 6,0–6,5 persen.
Target tersebut lebih rendah dibandingkan sasaran dalam APBN 2026 yang berada pada kisaran 6,5–7,5 persen.
Penurunan tingkat kemiskinan diharapkan ditopang pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat serta pelaksanaan APBN yang efektif.
Tingkat pengangguran terbuka pada 2027 ditargetkan turun menjadi 4,30–4,87 persen dibandingkan target 2026 sebesar 4,44–4,96 persen.
Rasio gini pada 2027 ditargetkan membaik menjadi 0,362–0,367 dari target 2026 yang berada pada kisaran 0,377–0,380.
Pemerintah juga menargetkan indeks modal manusia meningkat menjadi 0,575 pada 2027.
- Penulis :
- Shila Glorya
