Pantau - Pemerintah menyebut investor masih mengantre untuk masuk ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kendal dan Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) karena lahan di kedua kawasan tersebut telah terpakai 100 persen.
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan pemerintah tengah mengajukan perluasan dan pengembangan kawasan untuk mengakomodasi tingginya minat investasi.
“Itu potensi investor yang masih akan datang (ke dalam dua KEK) itu luar biasa. Lahan sudah 100 persen terpakai, jadi sudah utilized semuanya. Kami mengajukan perluasan dan pengembangan dan masih perlu proses, tapi investornya sudah mengantre,” ujar Susiwijono dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (30/8/2026).
Susiwijono mengatakan potensi investasi di Jawa Tengah masih besar, terutama pada sektor industri manufaktur atau pengolahan yang berkontribusi 33,18 persen terhadap perekonomian provinsi tersebut.
Investasi Jawa Tengah Capai Rp48,54 Triliun
Ekonomi Jawa Tengah tercatat tumbuh 5,80 persen secara cumulative to cumulative (c-to-c) pada semester I 2026.
“Yang lainnya sebenarnya kalau kita lihat beberapa komposisi dari pengembangan di Jawa Tengah ini, potensi investasi masih akan sangat besar,” katanya.
Realisasi investasi Jawa Tengah pada semester I 2026 mencapai Rp48,54 triliun atau 48,99 persen dari target sepanjang 2026 sebesar Rp99,09 triliun.
Realisasi tersebut terdiri atas penanaman modal asing (PMA) sebesar Rp25,92 triliun atau 53,40 persen dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp22,62 triliun atau 46,60 persen.
Kota Semarang menjadi wilayah dengan realisasi investasi terbesar senilai Rp6,57 triliun, disusul Kabupaten Kendal Rp6,56 triliun, Kabupaten Batang Rp6,11 triliun, Kabupaten Temanggung Rp4,58 triliun, dan Kabupaten Demak Rp3,34 triliun.
Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi fisik juga berkontribusi 31,52 persen terhadap perekonomian Jawa Tengah, lebih tinggi dibandingkan kontribusi PMTB nasional sebesar 29,36 persen.
Kepastian Perizinan Jadi Perhatian Pemerintah
Susiwijono mengatakan kepastian perizinan tetap menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan untuk mempertahankan minat investor di Jawa Tengah.
“Problem (investor) itu tidak se-ideal itu (bukan hanya masalah perizinan saja), sehingga kita desain kebijakannya di awal dulu. Di dalam operasionalnya, itu selalu banyak tantangan dan kendala di sana,” tambahnya.
Pemerintah pusat juga membuka ruang konsultasi bagi pemerintah daerah maupun investor yang menghadapi kendala selama proses investasi.
Dukungan tersebut diberikan karena kewenangan terkait regulator, kebijakan, dan program investasi berada pada pemerintah pusat sehingga pemerintah daerah dapat berkonsultasi ketika menghadapi persoalan dalam menarik investasi.
- Penulis :
- Gerry Eka
