Pantau - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) meminta pemerintah daerah bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) memperkuat pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) subsidi di Sulawesi Tenggara agar penyalurannya tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat manfaat.
"Fungsi kami dengan BPH Migas dan Dirjen Migas itu melakukan pengawasan. Namun pengawasan ini perlu diperkuat dari pemerintah daerah dan segenap Forkopimda," kata Kepala BPH Migas Wahyudi Anas di Baubau, Sulawesi Tenggara, Kamis (3/9/2026) malam.
Pernyataan tersebut disampaikan Wahyudi setelah mengikuti rapat koordinasi bersama Direktur Jenderal Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Laode Sulaeman dan lima kepala daerah di Sulawesi Tenggara.
Lima kepala daerah tersebut yakni Wali Kota Baubau Yusran Fahim, Bupati Muna Bachrun Labuta, Bupati Muna Barat La Ode Darwin, Bupati Wakatobi Haliana, dan Bupati Buton Selatan Muhammad Adios.
Pemda Diminta Aktif Pantau Distribusi BBM
Wahyudi mengatakan pengawasan distribusi BBM merupakan bagian dari tugas BPH Migas bersama Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM.
Namun, keterlibatan aktif pemerintah daerah dan Forkopimda dinilai diperlukan untuk memperkuat pemantauan distribusi BBM hingga sampai kepada masyarakat.
Pengawasan tersebut ditujukan untuk memastikan BBM subsidi diterima masyarakat yang berhak sesuai ketentuan pemerintah dan kebutuhan masing-masing daerah.
BPH Migas juga berupaya mencegah penyalahgunaan distribusi yang berpotensi mengganggu ketersediaan BBM subsidi bagi masyarakat.
"Agar supaya tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat manfaat kepada masyarakat yang tepat. Dan BBM tidak dijualbelikan secara bebas yang membuat kesulitan masyarakat dan harganya semakin tinggi di luar dari harga yang ditetapkan oleh pemerintah," katanya.
BPH Migas Cegah Penjualan Bebas BBM Subsidi
BPH Migas berharap sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, Forkopimda, dan pemangku kepentingan lainnya dapat mencegah praktik penjualan bebas BBM subsidi.
Penjualan BBM subsidi secara bebas dinilai dapat menyulitkan masyarakat sekaligus menyebabkan harga yang dibayarkan konsumen menjadi lebih tinggi dibandingkan harga yang telah ditetapkan pemerintah.
Penguatan pengawasan juga diharapkan membuat pasokan dan distribusi BBM di wilayah Sulawesi Tenggara tetap berjalan lancar serta sesuai peruntukannya.
- Penulis :
- Aditya Yohan
