HOME  ⁄  Ekonomi

Pemerintah Tambah 1 Juta Ton Beras SPHP untuk Menahan Kenaikan Harga Saat Kemarau

Oleh Shila Glorya
SHARE   :

Pemerintah Tambah 1 Juta Ton Beras SPHP untuk Menahan Kenaikan Harga Saat Kemarau
Foto: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, didampingi Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Wakil Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) Tedi Bharata, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani memberi keterangan kepada awak media usai Rapat Koordinasi Terbatas Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) di Kemenko Pangan Jakarta, Senin 7/9/2026 (sumber: ANTARA/Harianto)

Pantau - Pemerintah menambah alokasi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) medium sebanyak 1 juta ton untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga beras selama musim kemarau akibat fenomena El Nino.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas mengatakan tambahan beras bersubsidi tersebut akan dipasarkan kepada masyarakat dengan harga terjangkau sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) di masing-masing wilayah.

"Kita tambah lagi tadi 1 juta (ton beras SPHP), 1 juta ton SPHP medium. Jadi beras yang disubsidi yang dijual di pasar kira-kira harganya Rp12.500 per kilogram," ungkap Zulhas.

Keputusan tersebut disampaikan setelah Rapat Koordinasi Terbatas Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta.

Rapat tersebut turut dihadiri Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Wakil Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) Tedi Bharata.

Kemarau Tekan Pasokan Beras dari Petani

Menurut Zulhas, musim kemarau tahun ini berbeda dibandingkan tahun sebelumnya karena hujan hampir tidak turun sehingga banyak petani tidak dapat menanam padi pada periode gadu atau paceklik.

Berkurangnya aktivitas penanaman membuat pasokan beras dari petani ikut menurun dan memengaruhi mekanisme permintaan serta penawaran di pasar.

Kondisi tersebut menyebabkan harga beras di sejumlah daerah mengalami kenaikan yang sejauh ini berada pada kisaran Rp100 hingga Rp200 per kilogram.

Pemerintah kemudian memilih menambah pasokan beras SPHP medium agar ketersediaan beras bersubsidi di pasar semakin besar dan pergerakan harga selama kemarau dapat ditekan.

Sebelumnya, pemerintah menetapkan alokasi beras SPHP medium sepanjang 2026 sebanyak 828 ribu ton.

Zulhas menyebut alokasi tersebut hampir habis setelah disalurkan kepada masyarakat dan hanya tersisa sekitar 80 ribu ton.

Pemerintah selanjutnya menyetujui tambahan alokasi sebanyak 1 juta ton yang akan disalurkan secara bertahap pada Oktober, November, dan Desember 2026.

Tambahan pasokan tersebut diharapkan memperkuat upaya pemerintah bersama Kementerian Pertanian dan Perum Bulog dalam menjaga keseimbangan pasokan beras selama masa paceklik nasional.

HET Beras SPHP Dibagi Menjadi Tiga Zona

Beras SPHP dipasarkan berdasarkan pembagian zona dengan HET berbeda agar masyarakat tetap memperoleh akses terhadap beras dengan harga terjangkau.

Untuk Zona 1 yang mencakup Jawa, Lampung, Sumatra Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi, HET beras SPHP ditetapkan sebesar Rp12.500 per kilogram.

Untuk Zona 2 yang mencakup wilayah Sumatra selain Lampung dan Sumatra Selatan, Nusa Tenggara Timur, serta Kalimantan, HET beras SPHP ditetapkan sebesar Rp13.100 per kilogram.

Sementara itu, HET beras SPHP untuk Zona 3 yang mencakup Maluku dan Papua ditetapkan sebesar Rp13.500 per kilogram.

Pemerintah optimistis tambahan 1 juta ton beras SPHP dapat menahan kenaikan harga, menjaga stabilitas pasokan, dan melindungi daya beli masyarakat hingga memasuki musim panen berikutnya.

Bulog Awalnya Usulkan Tambahan 400 Ribu Ton

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan Bulog awalnya mengusulkan tambahan alokasi beras SPHP sekitar 400 ribu ton untuk mengantisipasi kebutuhan hingga akhir 2026.

Rizal menjelaskan stok beras SPHP yang tersedia di gudang Bulog saat ini tersisa sekitar 100 ribu ton sehingga diperlukan tambahan pasokan untuk memenuhi kebutuhan periode September hingga Desember 2026.

Kebutuhan tersebut juga memperhitungkan momentum hari besar keagamaan yang dapat memengaruhi kebutuhan masyarakat terhadap bahan pangan.

Pemerintah akhirnya memberikan tambahan alokasi lebih besar daripada usulan awal Bulog, yakni mencapai 1 juta ton beras SPHP.

Menurut Rizal, keputusan tersebut menjadi dukungan pemerintah kepada Bulog untuk menjaga stabilitas harga sekaligus memenuhi kebutuhan beras masyarakat.

"Nah, kami ajukan lebih kurang 400 ribu ton, malah didukung oleh pemerintah 1 juta ton. Ini luar biasa support dari pemerintah kepada Bulog dan untuk rakyat perhatian luar biasa. Nah, jadi totalnya 1 juta ton ke depan," ungkap Rizal.

Penulis :
Shila Glorya
FLOII 2026