Pantau - Pertamina Patra Niaga menyatakan siap mendukung kebijakan pemerintah terkait pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, termasuk Pertalite dan biosolar, bagi masyarakat kelompok desil 9 dan 10 apabila aturan tersebut telah ditetapkan secara resmi.
Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun mengatakan perusahaan akan menjalankan kebijakan tersebut dengan berkoordinasi bersama pemerintah dan lembaga terkait.
“Pertamina pasti siap apabila kebijakan itu sudah resmi dari pemerintah, kami pasti akan berkoordinasi dengan pemerintah, penerapannya berkoordinasi tentunya dengan lembaga-lembaga terkait,” ungkap Roberth.
Hingga saat ini, Pertamina masih menunggu kebijakan resmi pemerintah mengenai mekanisme pembatasan penyaluran Pertalite sebagai BBM bersubsidi.
Pertamina Tunggu Arahan Pemerintah
Roberth menegaskan Pertamina berada pada posisi sebagai badan usaha yang akan mengikuti arahan dan kebijakan pemerintah terkait penyaluran BBM bersubsidi.
Pertamina memahami rencana pembatasan berdasarkan kelompok desil sebagai upaya pemerintah memastikan subsidi BBM diterima masyarakat yang berhak.
Dalam pembagian tersebut, semakin tinggi kelompok desil seseorang menunjukkan kelompok masyarakat dengan kondisi ekonomi yang semakin mampu.
“Seperti yang disampaikan Pak Menteri waktu itu, desil yang ada di atas itu adalah indikator kategori masyarakat mampu. Nah, kami dari Pertamina memahaminya adalah bahwa BBM bersubsidi itu untuk masyarakat yang tidak mampu,” kata Roberth.
Pertamina juga menyatakan siap mendukung mekanisme yang nantinya dipilih pemerintah selama kebijakan tersebut bertujuan membuat penyaluran BBM bersubsidi lebih tepat sasaran.
“Nah, tentunya semangat yang diusung adalah kembali lagi bagaimana pendistribusian BBM ini tepat sasaran. Regulatornya, penentu kebijakannya, itu ada di pemerintah,” tegas Roberth.
Pemerintah Masih Periksa Validitas Data Desil
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sebelumnya menyampaikan penerapan pembatasan Pertalite bagi masyarakat kelompok desil 9 dan 10 masih menunggu validitas data.
Pemerintah masih memeriksa ketepatan data masyarakat berdasarkan pembagian desil sebelum kebijakan pembatasan tersebut diterapkan.
Validitas data menjadi salah satu bagian penting untuk memastikan kelompok masyarakat yang nantinya dibatasi dalam membeli Pertalite telah teridentifikasi secara tepat.
Bahlil berharap ketepatan data pembagian desil dapat membantu pemerintah memastikan penyaluran Pertalite sebagai BBM bersubsidi benar-benar tepat sasaran sesuai rencana.
- Penulis :
- Leon Weldrick
