HOME  ⁄  Ekonomi

Airlangga Dorong Negara Berkembang Aktif Membentuk Tata Kelola Global yang Lebih Adil

Oleh Gerry Eka
SHARE   :

Airlangga Dorong Negara Berkembang Aktif Membentuk Tata Kelola Global yang Lebih Adil
Foto: Menteri Luar Negeri Sugiono (kiri), Presiden Prabowo Subianto (tengah), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (kanan) menghadiri hari pertama Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS ke-18 di Bharat Mandapam, New Delhi, India, Sabtu (12/9/2026).

Pantau - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendorong negara berkembang aktif terlibat dalam pembentukan tata kelola global agar kepentingannya terakomodasi dalam berbagai ketentuan internasional.

Airlangga menyampaikan pandangan tersebut saat mendampingi Presiden Prabowo Subianto menghadiri hari pertama Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS ke-18 di Bharat Mandapam, New Delhi, India, Sabtu (12/9/2026).

“Apabila kita tidak menjadi bagian dari proses negosiasi, maka ketentuan tersebut pada akhirnya akan ditetapkan dan diterapkan kepada kita. Karena itu, Indonesia perlu terus mengambil peran aktif dalam membentuk tata kelola global yang lebih inklusif, representatif dan berkeadilan,” ujar Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

Menurut Airlangga, keterlibatan negara berkembang dalam proses negosiasi tata kelola global semakin penting di tengah perubahan lanskap geopolitik.

Indonesia Dorong Reformasi Lembaga Multilateral

Indonesia terus mendorong reformasi berbagai institusi multilateral agar lebih responsif terhadap perubahan global dan mampu merepresentasikan kepentingan negara berkembang secara lebih adil.

Reformasi tersebut mencakup Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), serta lembaga keuangan internasional atau International Financial Institutions (IFIs).

Dalam bidang ekonomi, reformasi sistem multilateral dinilai penting di tengah meningkatnya fragmentasi ekonomi global, ketidakpastian perdagangan, dan berbagai tantangan terhadap rantai pasok.

Indonesia mendorong sistem perdagangan multilateral yang terbuka, inklusif, transparan, dan berbasis aturan sekaligus memberikan ruang pembangunan yang memadai bagi negara berkembang.

Keketuaan India dalam BRICS 2026 turut membahas penguatan kerangka institusional, perekonomian dan perdagangan, keuangan internasional, perdamaian dan keamanan, energi, ketahanan pangan dan pertanian, digitalisasi dan teknologi, serta perubahan iklim dan lingkungan.

Pembahasan bidang ekonomi mencakup penguatan kerja sama keuangan, pengembangan mekanisme Local Currency Settlement (LCS), pembangunan rantai pasok global yang tangguh, serta penguatan sistem perdagangan yang terbuka, inklusif, transparan, dan berbasis aturan.

Prabowo Soroti Kekuatan Kolektif BRICS

Pada hari pertama KTT BRICS, Presiden Prabowo mengikuti sesi khusus bagi negara anggota bertema “Inclusive Global Governance and Strengthening Multilateralism.”

Prabowo menekankan pentingnya membangun ketahanan secara berjenjang mulai dari tingkat nasional yang diperkuat melalui kerja sama regional hingga berkembang menjadi ketahanan kolektif di tingkat global.

Presiden juga menilai kekuatan kolektif BRICS dapat berperan dalam memperkuat tata kelola global, menjamin ketahanan pangan dan energi, serta menciptakan peluang pembangunan.

“BRICS mewakili setengah umat manusia dan bagian yang besar dari perekonomian dan perdagangan global. BRICS menyatukan pasar-masar terbesar dan para produsen energi utama di dunia. Hal ini menciptakan kekuatan kolektif yang sangat besar,” kata Prabowo menegaskan.

KTT BRICS Berlanjut ke Hari Kedua

KTT BRICS 2026 berlanjut pada hari kedua dengan agenda yang antara lain membahas tema “Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability: Shaping the Future for Inclusive Global Growth” dengan melibatkan negara anggota dan mitra BRICS.

Penulis :
Gerry Eka
FLOII 2026