Pantau - Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan sektor nuklir menjadi salah satu prioritas pembahasan awal pemerintah dalam penerapan kerangka Manajemen Perdagangan Strategis atau Strategic Trade Management (STM).
STM merupakan inisiatif tata kelola perdagangan global untuk memastikan barang dan teknologi strategis yang memiliki potensi penggunaan ganda atau dual-use untuk kepentingan komersial dan militer tidak dimanfaatkan dalam kegiatan yang berpotensi merugikan keamanan nasional maupun internasional.
Budi mengatakan penerapan STM sejalan dengan komitmen Indonesia dalam Perjanjian Perdagangan Timbal Balik atau Agreement on Reciprocal Trade dengan Amerika Serikat.
“Di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, pembahasan (STM) telah dimulai di sektor nuklir, dengan Bapeten, Badan Pengawas Tenaga Nuklir, memimpin pembahasan awal mengenai barang-barang terkait penggunaan energi nuklir,” ucap Budi dalam 5th Annual Southeast Asia Forum on Export Controls (SEAFEC) di Jakarta, Rabu (16/9/2026).
Kemendag Tetapkan Tiga Prioritas Penerapan STM
Kementerian Perdagangan menetapkan tiga prioritas utama untuk mendukung penerapan kerangka perdagangan strategis tersebut.
Budi mengatakan pemerintah akan menetapkan batas kewenangan antarlembaga secara jelas, menyusun proses bisnis yang sederhana dan transparan agar tidak membebani dunia usaha, serta mengintegrasikan kerangka baru dengan sistem yang telah berjalan.
Menurut dia, STM diharapkan dapat memastikan lalu lintas barang dan teknologi di dalam negeri terkontrol dengan baik sehingga memperkuat posisi Indonesia sebagai mitra dagang yang aman dan bertanggung jawab.
Di tingkat global, sistem tersebut diharapkan meningkatkan kepercayaan mitra internasional sekaligus membuka peluang bagi pelaku usaha, termasuk UMKM, untuk bersaing di pasar dunia.
Pemerintah akan mengadopsi STM secara cepat tetapi bertahap agar pelaku usaha dan institusi terkait memiliki waktu untuk beradaptasi.
Indonesia Perkuat Pengawasan Teknologi Penggunaan Ganda
Budi mengatakan perkembangan teknologi penggunaan ganda, kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), semikonduktor, dan pemanfaatan mineral kritis membuat Indonesia perlu menyeimbangkan akses pasar dengan keamanan perdagangan.
Indonesia juga berkomitmen memperkuat kerja sama multilateral untuk mempertahankan prinsip nonproliferasi senjata nuklir dan senjata pemusnah massal.
Pemerintah turut berkomitmen menjalankan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 1540 untuk mencegah aktor nonnegara memperoleh senjata tersebut.
"Tujuan kami adalah mengembangkan sistem STM berbasis risiko di Indonesia yang memperkuat pengawasan perdagangan strategis, tanpa menjadi hambatan bagi perdagangan, industrialisasi, riset, inovasi, maupun akses teknologi," ujar Budi Santoso.
Kementerian Perdagangan mencatat industri manufaktur menyumbang lebih dari 82 persen terhadap total ekspor Indonesia.
Neraca perdagangan Indonesia tercatat surplus 3,7 miliar dolar AS selama Januari-Juli 2026, sedangkan nilai perdagangan bilateral Indonesia-Amerika Serikat pada 2025 mencapai 43,9 miliar dolar AS.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
