Pantau - Analis NEXT Indonesia Center Sandy Pramuji menilai pemerintah perlu memastikan pasokan beras tersedia dengan mutu, lokasi, dan saluran penjualan yang sesuai kebutuhan masyarakat, bukan hanya berorientasi pada besarnya produksi dan stok nasional.
Menurut Sandy, penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta intervensi distribusi perlu disesuaikan dengan kondisi setiap daerah.
Penerapan harga eceran tertinggi (HET) juga dinilai perlu disertai pemantauan terhadap biaya pembentukan harga mulai dari gabah hingga tingkat ritel.
"Pada saat yang sama, data beras pecah perlu dipisahkan secara lebih rinci berdasarkan wilayah, spesifikasi, volume, dan tujuan penggunaan agar perkembangan pasar konsumsi dan industri dapat dibaca secara lebih akurat," kata Sandy dalam keterangannya di Jakarta, Senin, 21 September 2026.
Menurut Sandy, pendekatan tersebut diperlukan agar ketersediaan beras secara nasional dapat tercermin pada harga dan pilihan produk yang ditemukan konsumen di pasar.
Harga Beras di Empat Sentra Produksi Lampaui HET
Laporan NEXT Indonesia Center bertajuk "Anomali Surplus Beras" menyebut penyimpangan harga terjadi di empat provinsi sentra produksi utama, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatra Selatan, dan Sulawesi Selatan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2025 yang dikutip NEXT Indonesia Center, empat provinsi tersebut secara kolektif menghasilkan sekitar 16,5 juta ton atau hampir separuh dari produksi beras nasional.
Namun, menurut laporan tersebut, data September 2026 menunjukkan harga beras di daerah-daerah itu telah melampaui HET Zona 1 sebesar Rp13.500 per kilogram untuk beras medium dan Rp14.900 per kilogram untuk beras premium.
"Ketika harga beras melambung bahkan di provinsi yang menjadi sentra produksi utama, itu merupakan sinyal kuat adanya tekanan biaya yang belum terurai secara tuntas, mulai dari tingkat gabah, penggilingan, hingga margin pedagang eceran," kata dia.
NEXT Indonesia Center menyebut kenaikan harga di tingkat konsumen dipengaruhi kenaikan biaya produksi dari bagian hulu rantai pasok.
Di Sumatra Selatan, data Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang dikutip NEXT Indonesia Center mencatat harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani mencapai Rp7.700 per kilogram atau lebih tinggi dibandingkan harga pembelian pemerintah (HPP) Rp6.500 per kilogram.
Kenaikan biaya bahan bakar minyak, penggilingan, distribusi, serta panjangnya rantai dari pengepul hingga ritel juga disebut turut mendorong pembentukan harga.
Beras Pecah Catat Pergerakan Harga Tak Biasa
Laporan NEXT Indonesia Center juga menyoroti pergerakan harga beras pecah atau broken rice yang sempat melampaui beras medium pada periode 2024–2025 dan bahkan melewati harga beras premium pada bulan-bulan tertentu di tingkat penggilingan.
Sandy mengatakan kondisi tersebut perlu dilihat secara hati-hati karena volume transaksi beras pecah relatif kecil.
Pada Juni 2025, beras pecah disebut hanya mencakup 1,21 persen transaksi yang diamati BPS, sedangkan beras premium mencapai 35,26 persen dan medium 52,65 persen.
"Meskipun porsinya kecil, harganya meningkat 10,44 persen secara tahunan—tertinggi di antara seluruh kategori mutu," kata Sandy.
NEXT Indonesia Center menyatakan kecilnya volume transaksi membuat harga rata-rata beras pecah lebih mudah dipengaruhi perubahan lokasi, spesifikasi, dan jumlah transaksi.
Sandy juga menyebut permintaan industri dapat membuat harga beras pecah tidak selalu mengikuti tingkatan mutu beras konsumsi.
"Kenaikan harga beras pecah ini kan bisa juga dipengaruhi oleh kombinasi antara terbatasnya volume transaksi di pasar dan lonjakan permintaan bahan baku dari sektor industri. Komoditas ini kerap digunakan untuk industri pengolahan pangan seperti tepung beras, bihun, hingga pakan," kata Sandy.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
