Pantau - Menteri Koperasi Ferry Juliantono mendorong pelaksanaan reforma agraria bagi petani sawit tidak berhenti pada penguasaan atau kepemilikan tanah, tetapi juga diperkuat dengan pemberian akses ekonomi melalui koperasi.
Ferry menilai koperasi dapat menjadi wadah bagi petani sawit untuk mengembangkan kegiatan usaha dan hilirisasi setelah memperoleh akses terhadap lahan melalui reforma agraria.
“Reforma agraria bukan hanya soal perjuangan untuk masalah tanahnya, tetapi juga menyangkut masalah access reform-nya,” ungkap Ferry dalam Konferensi Nasional Perkebunan Rakyat II di Jakarta.
Koperasi Petani Sawit Didorong Bangun Pabrik CPO
Ferry mendorong petani sawit membentuk badan usaha berbentuk koperasi untuk memperkuat posisi ekonomi dan meningkatkan kapasitas usaha mereka.
Melalui koperasi, petani diharapkan tidak hanya mengelola dan menjual tandan buah segar atau TBS, tetapi juga memiliki kegiatan usaha lain dalam rantai industri kelapa sawit.
Salah satu usaha yang dapat dikembangkan koperasi petani adalah fasilitas pengolahan crude palm oil atau CPO.
Kementerian Koperasi bersama Lembaga Pengelola Dana Bergulir atau LPDB Koperasi menyatakan siap memberikan pendampingan, melakukan proses inkubasi, serta mempersiapkan dukungan pembiayaan bagi koperasi petani sawit yang ingin mengembangkan usaha pengolahan.
Menurut Ferry, pembangunan pabrik CPO milik koperasi tidak harus langsung dimulai dengan kapasitas produksi besar.
Pabrik dapat dikembangkan dari skala kecil dengan kapasitas sekitar 10 ton TBS per jam dan selanjutnya ditingkatkan hingga mencapai 45 ton TBS per jam.
Ferry mencontohkan Koperasi Unit Desa atau KUD Sejahtera di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, yang telah memiliki pabrik pengolahan CPO berkapasitas 45 ton per jam.
Ferry Soroti Ketimpangan Penguasaan Perkebunan Sawit
Ferry juga menyoroti struktur penguasaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia yang menurutnya masih menunjukkan ketimpangan.
Menurut Ferry, total luas perkebunan sawit di Indonesia mencapai sekitar 16 juta hektare dengan sekitar 52 persen dikuasai korporasi besar.
Sekitar 43 persen dari luas tersebut merupakan perkebunan sawit rakyat, sedangkan sisanya berada dalam penguasaan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN.
Ferry menilai kondisi tersebut perlu ditangani melalui mekanisme yang memberikan kesempatan lebih besar kepada masyarakat petani untuk menguasai lahan sekaligus mengembangkan kegiatan ekonomi.
“Ketimpangan yang seperti ini yang oleh Presiden sekarang harus dibuat mekanismenya supaya masyarakat petani juga berhak untuk bisa menguasai tetapi juga didampingi manajemennya oleh Kementerian Koperasi,” ungkap Ferry.
Kementerian Koperasi, menurut Ferry, dapat memberikan pendampingan dari sisi manajemen agar petani mampu mengelola kegiatan usahanya setelah memperoleh akses terhadap lahan.
SPI Minta Koperasi Jadi Kelembagaan Utama Reforma Agraria
Ketua Umum Serikat Petani Indonesia atau SPI Henry Saragih menilai Konferensi Nasional Perkebunan Rakyat II menjadi momentum penting dalam pelaksanaan reforma agraria.
Henry menekankan perlunya memastikan tanah objek reforma agraria, khususnya yang berasal dari pelepasan kawasan hutan dan lahan bekas konsesi, benar-benar dikelola untuk kepentingan perkebunan rakyat.
Menurut Henry, pengelolaan tanah tersebut perlu dilakukan oleh perkebunan rakyat melalui koperasi yang mandiri.
Ia menilai koperasi tidak boleh hanya menjadi pelengkap, melainkan harus ditempatkan sebagai kelembagaan utama dalam pelaksanaan reforma agraria di sektor perkebunan rakyat.
“Perkebunan rakyat yang dibangun ke depan tidak boleh lagi menempatkan koperasi sekadar sebagai tempelan. Koperasi harus menjadi kelembagaan utama yang menjalankan perintah reforma agraria secara sungguh-sungguh,” ungkap Henry.
- Penulis :
- Leon Weldrick
