Pantau - Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong negara-negara G20 melakukan aksi bersama untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus memastikan akses pangan yang berkelanjutan bagi masyarakat global.
Pernyataan tersebut disampaikan Budi dalam sesi I Pertemuan Menteri Perdagangan G20 atau G20 Trade Ministers' Meeting (TMM) di Milwaukee, Wisconsin, Amerika Serikat.
Budi menekankan ketahanan pangan merupakan salah satu fondasi martabat manusia sehingga komoditas pangan perlu dijauhkan dari upaya menjadikannya sebagai instrumen tekanan atau pemaksaan geopolitik.
"Komoditas pangan harus menjadi fondasi martabat manusia. Pangan tidak boleh dijadikan instrumen pemaksaan. Tugas kita jelas, yaitu mengatasi perbedaan, memperkuat kerja sama pragmatis, dan memastikan pangan tetap menjadi jembatan antarbangsa," kata Budi Santoso.
Indonesia Dorong Solusi Cadangan Pangan di WTO
Indonesia berpandangan sistem perdagangan multilateral yang terbuka, dapat diprediksi, dan berbasis aturan tetap menjadi salah satu fondasi penting yang perlu dipertahankan.
Indonesia karena itu mendorong kemajuan perundingan sektor pertanian di Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO.
Salah satu isu yang didorong Indonesia adalah tercapainya solusi permanen mengenai cadangan pangan pemerintah atau Public Stockholding untuk kepentingan ketahanan pangan.
Indonesia juga mendorong pembahasan Special Safeguard Mechanism sebagai mekanisme perlindungan bagi negara-negara berkembang.
Menurut Budi, Public Stockholding yang diterapkan secara proporsional dan transparan dapat membantu menjembatani kondisi ketika terjadi surplus maupun kelangkaan pangan.
Kebijakan tersebut juga dinilai dapat menjaga akses pangan bagi kelompok masyarakat rentan sekaligus menyediakan pasar yang dapat diandalkan bagi petani kecil.
Sementara itu, Special Safeguard Mechanism dibutuhkan sebagai instrumen pengamanan bagi negara berkembang ketika menghadapi lonjakan impor atau penurunan harga secara signifikan.
Budi menjelaskan ketahanan pangan bertumpu pada dua unsur utama, yakni akses terhadap pangan yang dapat diprediksi dan keberadaan sistem pangan nasional yang tangguh.
Kedua unsur tersebut perlu berjalan sejalan dengan prinsip dan tujuan yang diterapkan dalam sistem perdagangan global.
Ketahanan Pangan Dinilai Jadi Bagian Strategi Ekonomi
Indonesia berpandangan setiap negara mempunyai hak yang sah untuk menjaga ketahanan pangan serta menjalankan kebijakan publik untuk kepentingan masyarakat.
"Setiap negara memiliki hak yang sah untuk menjaga ketahanan pangan dan menjalankan kebijakan publik yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Hak tersebut harus dijalankan secara bertanggung jawab," kata Budi Santoso.
Budi menekankan pembangunan sistem pangan nasional yang tangguh tidak hanya berkaitan dengan persoalan kemanusiaan, tetapi juga menjadi bagian dari strategi ekonomi suatu negara.
Ketangguhan sistem pangan dapat memengaruhi berbagai aspek perekonomian, termasuk neraca perdagangan, produktivitas, kesehatan masyarakat, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi.
Dengan pertimbangan tersebut, investasi untuk memperkuat sistem pangan dipandang sebagai bagian dari langkah mengelola berbagai risiko ekonomi dan bukan sekadar bentuk bantuan kepada masyarakat.
"Investasi pada sistem pangan yang tangguh bukanlah semata dipandang sebagai bantuan sosial, melainkan bagian dari manajemen risiko," tegas Budi Santoso.
- Penulis :
- Leon Weldrick
