HOME  ⁄  Nasional

Wagub Bali Giri Prasta Dorong TPAKD Perluas Pembiayaan Produktif untuk Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Oleh Shila Glorya
SHARE   :

Wagub Bali Giri Prasta Dorong TPAKD Perluas Pembiayaan Produktif untuk Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat
Foto: Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta bahas perluasan akses pembiayaan saat Rakorda TPAKD Bali di Denpasar, Senin 16/11/2026 (sumber: Pemprov Bali)

Pantau - Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta meminta Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) memperluas akses pembiayaan produktif bagi masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan dan mendorong pertumbuhan ekonomi Bali.

Permintaan tersebut disampaikan Giri Prasta dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) TPAKD 2026 yang berlangsung di Denpasar, Senin.

Giri Prasta menegaskan bahwa perluasan akses keuangan harus dilakukan melalui sinergi seluruh pemangku kepentingan untuk mengembangkan potensi ekonomi daerah sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat di berbagai sektor.

"Tujuan kita adalah bagaimana menyinergikan seluruh pemangku kepentingan untuk mengembangkan potensi dan memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, mulai dari UMKM, pertanian, nelayan, pariwisata, dan sektor lainnya," ucap Giri Prasta.

Menurutnya, TPAKD memiliki peran strategis sebagai wadah koordinasi lintas sektor untuk mengoptimalkan potensi ekonomi daerah sekaligus meningkatkan produktivitas usaha masyarakat.

Ia menekankan bahwa keberhasilan program TPAKD tidak boleh hanya diukur dari jumlah kegiatan yang dilaksanakan, tetapi juga berdasarkan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Giri Prasta turut mengapresiasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bali dan seluruh pemangku kepentingan atas komitmen serta kerja sama dalam memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat.

Giri Prasta Sampaikan Empat Arahan Strategis untuk TPAKD

Dalam Rakorda TPAKD 2026, Giri Prasta menyampaikan empat arahan strategis yang harus menjadi perhatian dalam penguatan dan pelaksanaan program TPAKD ke depan.

Arahan pertama adalah meminta seluruh TPAKD melakukan evaluasi pelaksanaan program tahun 2026 secara objektif dan menyeluruh dengan menitikberatkan pada capaian serta dampak nyata yang dirasakan masyarakat.

Arahan kedua menekankan pentingnya memperkuat koordinasi dan sinergi antarwilayah agar seluruh program TPAKD memiliki kesamaan arah, saling mendukung, dan berjalan secara terpadu.

Selanjutnya, arahan ketiga mendorong perluasan akses pembiayaan produktif yang tepat sasaran dengan disertai pendampingan kepada pelaku usaha, peningkatan kapasitas usaha, serta fasilitasi pemasaran produk.

Sementara itu, arahan keempat meminta seluruh TPAKD menyusun program kerja tahun 2027 secara terarah dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat sehingga pelaksanaannya tidak sekadar bersifat seremonial.

Perluasan akses pembiayaan produktif tersebut diarahkan pada sejumlah sektor unggulan perekonomian Bali, meliputi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pertanian, perikanan, industri kerajinan, perdagangan, serta pariwisata.

Selain pembiayaan, Giri Prasta mengingatkan pentingnya peningkatan literasi keuangan, pemahaman terhadap risiko keuangan, dan penguatan perlindungan konsumen agar masyarakat dapat memanfaatkan layanan keuangan secara aman.

Ekonomi Bali Tumbuh 5,82 Persen, Aset Perbankan Capai Rp247,46 Triliun

Dalam kesempatan yang sama, Kepala OJK Bali Parjiman menyampaikan laporan perkembangan perekonomian dan sektor jasa keuangan Bali kepada Pemerintah Provinsi Bali.

Parjiman melaporkan bahwa perekonomian Bali mencatat pertumbuhan positif sebesar 5,82 persen pada triwulan III tahun 2026.

Sementara itu, total aset perbankan di Bali hingga September 2026 mencapai Rp247,46 triliun, mencerminkan besarnya aktivitas sektor perbankan dalam mendukung perekonomian daerah.

Pada periode yang sama, penyaluran kredit perbankan di Bali tercatat sebesar Rp126,90 triliun dengan rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) terjaga pada level 2,34 persen.

Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2026, tingkat literasi keuangan masyarakat Bali mencapai 78,77 persen, sedangkan tingkat inklusi keuangan tercatat sebesar 96,24 persen.

Perbedaan kedua indikator tersebut menunjukkan bahwa akses masyarakat Bali terhadap layanan keuangan lebih tinggi dibandingkan tingkat pemahaman mereka mengenai produk, layanan, dan risiko keuangan.

Kondisi tersebut menjadi perhatian dalam upaya meningkatkan literasi keuangan agar masyarakat tidak hanya memiliki akses terhadap layanan keuangan, tetapi juga mampu memanfaatkannya secara tepat dan aman.

OJK Berikan Penghargaan kepada TPAKD Berkinerja Terbaik

Dalam rangkaian Rakorda TPAKD 2026, OJK menyerahkan penghargaan kepada sejumlah TPAKD atas capaian kinerja terbaik dalam pelaksanaan program percepatan akses keuangan daerah.

Penghargaan tersebut diberikan kepada TPAKD Provinsi Bali, TPAKD Kota Denpasar, dan TPAKD Kabupaten Badung.

Penghargaan itu menjadi bagian dari apresiasi terhadap upaya pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dalam memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat.

Meski demikian, Giri Prasta menekankan pentingnya evaluasi secara menyeluruh agar capaian program TPAKD tidak hanya terlihat dari pelaksanaan kegiatan dan penghargaan yang diterima.

Evaluasi tersebut diperlukan untuk memastikan program TPAKD benar-benar berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas usaha, perluasan akses pembiayaan produktif, dan kesejahteraan masyarakat Bali.

Melalui penguatan koordinasi, pendampingan pelaku usaha, serta penyusunan program kerja tahun 2027 yang lebih terarah, TPAKD diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di berbagai sektor perekonomian daerah.

Penulis :
Shila Glorya
FLOII 2026