
Pantau - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendorong penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk mempercepat penanganan pengungsi di Papua, terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar, keselamatan masyarakat, dan perlindungan hak asasi manusia (HAM).
Dorongan tersebut disampaikan anggota Komnas HAM, Amiruddin, dalam Rapat Koordinasi Isu Pengungsi di Tanah Papua yang diselenggarakan Kementerian HAM di Jakarta, Senin.
Amiruddin menegaskan bahwa persoalan pengungsi di sejumlah wilayah Papua, khususnya Papua Tengah dan Papua Pegunungan, telah menjadi perhatian berbagai pihak di tingkat nasional maupun internasional.
"Pengungsi di berbagai wilayah di Papua, khususnya di wilayah Papua Tengah dan Pegunungan, menjadi perhatian banyak pihak baik di dalam maupun luar negeri," kata Amiruddin.
Menurut Amiruddin, penanganan pengungsi harus mengutamakan keselamatan dan keberlangsungan hidup masyarakat yang terpaksa meninggalkan tempat tinggal mereka dalam waktu berkepanjangan.
Kondisi tersebut membutuhkan perhatian serius karena berkaitan langsung dengan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat yang terdampak konflik di sejumlah wilayah Papua.
Komnas HAM Soroti Dampak Operasi Keamanan terhadap Pengungsi Papua
Amiruddin menyoroti situasi keamanan di sejumlah wilayah konflik Papua yang dinilai berpengaruh terhadap pergerakan masyarakat dan berpotensi meningkatkan jumlah pengungsi.
Menurutnya, operasi keamanan yang masih berlangsung secara masif dapat mendorong semakin banyak warga meninggalkan tempat tinggal mereka untuk mencari perlindungan.
"Dalam konteks HAM, kita setuju atau tidak, pengungsi atau masyarakat yang bergerak jadi pengungsi tidak terlepas dari problem keamanan. Saya perhatikan kondisi di lapangan, operasi masih dilakukan. Kalau operasi masih dilakukan secara masif akan berdampak pada jumlah pengungsi yang bertambah," ujarnya.
Amiruddin menilai persoalan pengungsian tidak dapat dipisahkan dari kondisi keamanan yang memengaruhi kehidupan masyarakat di wilayah terdampak konflik.
Selain persoalan keselamatan, pengungsian berkepanjangan juga berpotensi menghambat akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, dan sumber mata pencaharian.
Ia mengingatkan bahwa apabila kondisi tersebut tidak segera ditangani, dampaknya dapat meluas hingga memengaruhi keberlangsungan kehidupan generasi berikutnya di Papua.
Komnas HAM Usulkan Kementerian HAM Jadi Pusat Koordinasi
Untuk meningkatkan efektivitas penanganan pengungsi, Amiruddin mengusulkan agar Kementerian HAM menjadi pusat koordinasi antarkementerian dan lembaga yang memiliki kewenangan dalam menangani persoalan pengungsian di Papua.
Menurutnya, keberadaan pusat koordinasi diperlukan agar program pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan HAM dapat dilaksanakan secara terpadu.
Koordinasi lintas sektor tersebut setidaknya harus memastikan masyarakat pengungsi memperoleh akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, administrasi kependudukan (adminduk), serta bantuan sosial.
"Kami dari Komnas HAM mengusulkan dalam penanganan pengungsi di Papua membutuhkan titik koordinasi. Saya berharap titik koordinasi ini ada di Kementerian HAM agar pemenuhan dan pelindungan HAM terpenuhi, minimal pemenuhan akses kesehatan, pendidikan, adminduk, dan bantuan sosial," katanya.
Amiruddin menekankan pentingnya keterlibatan berbagai kementerian dan lembaga agar penanganan pengungsi tidak hanya berfokus pada persoalan keamanan, tetapi juga menjamin keberlangsungan kehidupan masyarakat.
Penguatan koordinasi tersebut diharapkan dapat mempercepat penyaluran bantuan sekaligus memastikan layanan publik tetap dapat dijangkau oleh masyarakat yang berada di lokasi pengungsian.
Kementerian HAM Akui Belum Ada Data Pasti Jumlah Pengungsi Papua
Sementara itu, Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM Kementerian HAM, Munafrizal, menyatakan bahwa persoalan pengungsi di Papua merupakan salah satu isu HAM yang membutuhkan perhatian khusus dan langkah penanganan konkret.
Munafrizal mengakui hingga saat ini belum tersedia data pasti mengenai jumlah masyarakat yang mengungsi akibat situasi konflik di Papua.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa keberadaan pengungsi merupakan persoalan nyata yang harus segera mendapatkan penanganan dari pemerintah dan lembaga terkait.
"Tantangan mengenai isu pengungsi ini paling konkret dan mendesak. Jumlah data pasti mengenai pengungsi belum ada. Tetapi intinya pengungsi itu memang ada," katanya.
Menurut Munafrizal, pengungsian berdampak terhadap berbagai aspek pemenuhan HAM, mulai dari hak atas keselamatan dan rasa aman hingga akses terhadap kebutuhan dasar masyarakat.
Dampak tersebut juga mencakup pemenuhan hak atas kesehatan, pangan, pendidikan, serta hak-hak ekonomi dan sosial warga yang terdampak pengungsian.
Selain itu, persoalan pengungsian di Papua berkaitan dengan perlindungan hak masyarakat adat dan kelompok rentan yang membutuhkan perhatian khusus dalam situasi konflik.
Munafrizal berharap rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga dapat menghasilkan kebijakan serta langkah penanganan konkret yang bisa segera dilaksanakan.
"Setelah pertemuan ini, kita bisa menghasilkan rumusan konkret untuk bisa dieksekusi sehingga pengungsi di Papua bisa lebih baik. Langkah apa yang bisa kita lakukan sehingga kondisi di sana jadi lebih baik," ucap Munafrizal.
Sejumlah Kementerian dan Lembaga Dilibatkan dalam Penanganan Pengungsi
Rapat koordinasi penanganan pengungsi Papua melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga yang memiliki kewenangan dalam bidang HAM, keamanan, perlindungan masyarakat, serta pelayanan publik.
Lembaga yang terlibat antara lain Komnas HAM, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, dan Komisi Nasional Disabilitas.
Selain itu, rapat diikuti Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Tentara Nasional Indonesia (TNI), serta Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga turut dilibatkan dalam pembahasan penanganan pengungsi tersebut.
Keterlibatan berbagai instansi diharapkan dapat memperkuat koordinasi dalam merumuskan langkah penanganan yang mencakup aspek kemanusiaan, keamanan, pelayanan dasar, dan perlindungan HAM.
Melalui koordinasi lintas sektor, Komnas HAM dan Kementerian HAM berharap penanganan pengungsi Papua dapat dilakukan secara lebih terpadu dengan mengutamakan keselamatan masyarakat serta pemenuhan hak-hak dasar warga terdampak konflik.
- Penulis :
- Arian Mesa




