
Pantau - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, menegaskan bahwa partainya tidak mengusulkan kader internal untuk mengisi posisi pengganti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, melainkan memilih mengajukan tokoh dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).
Muhaimin menyampaikan bahwa PKB telah mengusulkan sosok dari Gerindra kepada Presiden Prabowo Subianto untuk dipertimbangkan sebagai calon pengganti wakil presiden.
Pernyataan tersebut disampaikan Muhaimin di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Senin (16/11), seusai menghadiri kegiatan pemberdayaan masyarakat di lingkungan pondok pesantren.
Muhaimin yang juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat memberikan keterangan kepada wartawan setelah menyampaikan pengarahan dalam kegiatan Santripreneur Berdaya di Pondok Pesantren Asrama Perguruan Islam (API) Tegalrejo.
Dalam kesempatan tersebut, Muhaimin memastikan PKB tidak berupaya mengajukan tokoh dari lingkungan partainya sendiri untuk menduduki jabatan wakil presiden.
Sebaliknya, PKB memilih memberikan dukungan kepada kader Gerindra yang merupakan partai politik pimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Cak Imin Sebut Kader Gerindra Bisa Membuat Pemerintahan Lebih Efektif
Muhaimin menjelaskan bahwa keputusan PKB mengusulkan kader Gerindra didasarkan pada pertimbangan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.
Menurutnya, pengisian posisi wakil presiden perlu mempertimbangkan kemampuan calon dalam mendukung jalannya pemerintahan agar dapat bekerja secara lebih efektif.
Ia menegaskan bahwa usulan tersebut tidak dilandasi kepentingan pribadi ataupun pertimbangan suka dan tidak suka terhadap tokoh politik tertentu.
"PKB tidak mengusulkan dirinya sendiri. Kita usulkan calon dari Gerindra, kita tunggu. Kenapa Gerindra, supaya pemerintah lebih efektif, tidak ada tendensi suka atau tidak suka," kata Muhaimin.
Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan sikap PKB yang memilih mendukung calon dari partai lain daripada mengajukan kadernya sendiri.
Meski telah menyampaikan adanya usulan tersebut, Muhaimin belum bersedia mengungkapkan identitas kader Gerindra yang diajukan kepada Presiden Prabowo.
Ia juga tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai latar belakang maupun posisi politik tokoh yang diusulkan partainya.
Muhaimin hanya menyampaikan bahwa usulan tersebut masih menunggu perkembangan lebih lanjut tanpa memberikan kepastian mengenai sosok yang akan dipilih.
PKB Tunggu Keputusan Prabowo Terkait Calon Wakil Presiden
Sikap PKB yang mengusulkan kader Gerindra menambah dinamika politik terkait wacana pengisian posisi wakil presiden dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Sebagai partai politik yang memilih tidak mengajukan kader sendiri, PKB menyerahkan perkembangan usulan tersebut kepada proses politik berikutnya.
Muhaimin belum memberikan kepastian mengenai tanggapan Presiden Prabowo terhadap nama yang telah diusulkan.
Ia juga belum mengungkapkan apakah terdapat pembahasan lanjutan mengenai calon yang dinilai dapat mendukung efektivitas pemerintahan.
Meski demikian, usulan PKB terhadap kader Gerindra tidak secara otomatis menentukan siapa yang akan menduduki jabatan wakil presiden.
Pengisian jabatan tersebut tetap harus mengikuti ketentuan konstitusi dan mekanisme ketatanegaraan yang berlaku di Indonesia.
Konstitusi Atur Mekanisme Pengisian Kekosongan Wakil Presiden
Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh presiden.
Proses pemilihan tersebut harus dilakukan paling lambat dalam waktu 60 hari sejak terjadinya kekosongan jabatan wakil presiden.
Dengan demikian, kewenangan mengajukan dua calon wakil presiden secara konstitusional berada di tangan presiden, sedangkan keputusan pemilihan dilakukan oleh MPR.
Usulan yang disampaikan PKB merupakan sikap politik partai dan tidak memiliki kekuatan untuk secara langsung menentukan pengganti wakil presiden.
Mekanisme tersebut juga baru berlaku apabila jabatan wakil presiden secara resmi mengalami kekosongan sesuai ketentuan konstitusi.
Hingga pernyataan Muhaimin disampaikan, belum ada penjelasan mengenai identitas kader Gerindra yang diusulkan PKB maupun keputusan Presiden Prabowo terkait usulan tersebut.
- Penulis :
- Shila Glorya




