HOME  ⁄  Nasional

Bupati Kupang YL Dilaporkan atas Dugaan Kekerasan Seksual, Kapolda NTT Pastikan Proses Hukum Transparan

Oleh Shila Glorya
SHARE   :

Bupati Kupang YL Dilaporkan atas Dugaan Kekerasan Seksual, Kapolda NTT Pastikan Proses Hukum Transparan
Foto: Kapolda NTT Irjen Polisi Reza Arief Dewanto memberikan keterangan kepada wartawan di Kupang, Senin 16/11/2026 (sumber: ANTARA/Kornelis Kaha)

Pantau - Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (Kapolda NTT), Inspektur Polisi Reza Arief Dewanto, memastikan penanganan kasus dugaan kekerasan seksual yang menyeret nama Bupati Kupang berinisial YL dilakukan secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Penegasan tersebut disampaikan Reza dalam konferensi pers di Kupang, Senin (16/11), terkait perkembangan penanganan laporan dugaan kekerasan seksual terhadap seorang mahasiswi berusia 21 tahun.

Kapolda NTT menegaskan bahwa kepolisian akan menangani perkara tersebut berdasarkan ketentuan hukum tanpa mempertimbangkan status sosial maupun jabatan pihak yang dilaporkan.

"Konferensi pers ini merupakan salah satu upaya untuk meyakinkan masyarakat bahwa kami bekerja berdasarkan hukum. Penegakan hukum akan dilakukan sesuai aturan yang berlaku tanpa melihat status atau jabatan seseorang," kata Reza.

Menurut Reza, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum sehingga proses penyelidikan tidak boleh dipengaruhi oleh jabatan maupun kedudukan seseorang.

Ia memastikan setiap laporan dugaan tindak pidana akan ditindaklanjuti melalui mekanisme hukum yang berlaku dengan mengedepankan profesionalitas dan akuntabilitas aparat kepolisian.

Kapolda NTT Minta Masyarakat Awasi Penanganan Kasus

Reza mengatakan konferensi pers tersebut merupakan salah satu bentuk keterbukaan Polda NTT kepada masyarakat terkait perkembangan penanganan perkara yang melibatkan nama pejabat daerah.

Ia menegaskan bahwa siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran hukum harus diproses sesuai ketentuan perundang-undangan, termasuk apabila pihak tersebut memiliki jabatan publik.

Kapolda NTT juga mengajak masyarakat dan kalangan media untuk ikut mengawasi perkembangan penanganan perkara agar proses penegakan hukum berlangsung secara transparan.

"Saya pada kesempatan ini memohon kepada rekan-rekan media dan masyarakat untuk ikut memantau perkembangan penyidikan ini sampai prosesnya selesai," ujar Reza.

Menurutnya, pengawasan masyarakat dan media menjadi bagian penting dalam memastikan proses hukum berjalan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Polda NTT berkomitmen menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan seksual tersebut sesuai prosedur dengan tetap memperhatikan hak seluruh pihak yang terlibat.

Ketua Komisi III DPR RI Hubungi Kapolda NTT

Dalam kesempatan yang sama, Reza mengungkapkan bahwa dirinya telah menerima komunikasi langsung dari Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, terkait penanganan kasus dugaan kekerasan seksual yang menyeret nama Bupati Kupang.

Menurut Reza, Habiburokhman memberikan dukungan kepada Polda NTT untuk menangani perkara tersebut secara profesional, terbuka, dan sesuai prosedur hukum.

Ketua Komisi III DPR RI itu juga meminta agar proses penanganan perkara dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, mengingat laporan tersebut melibatkan nama seorang kepala daerah.

"Iya benar, saya sudah dihubungi. Beliau memberikan dukungan kepada Polda NTT untuk memproses kasus tersebut secara profesional dan akuntabel," kata Reza.

Dukungan tersebut menjadi bagian dari perhatian terhadap proses penegakan hukum yang sedang berlangsung di Polda NTT.

Reza kembali menegaskan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti setiap laporan masyarakat secara profesional dan prosedural tanpa mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku.

Mahasiswi 21 Tahun Laporkan Dugaan Kekerasan Seksual di Rumah Dinas

Sebelumnya, seorang kepala daerah di Kabupaten Kupang berinisial YL dilaporkan ke Polda NTT atas dugaan kekerasan seksual terhadap seorang perempuan berusia 21 tahun.

Pelapor diketahui merupakan seorang mahasiswi yang diduga mengalami kekerasan seksual setelah mendapatkan informasi mengenai kesempatan pekerjaan.

Berdasarkan informasi awal dalam laporan, peristiwa tersebut bermula ketika seorang teman menjanjikan pekerjaan kepada perempuan tersebut.

Setelah menerima informasi mengenai pekerjaan, pelapor kemudian diajak oleh temannya menuju rumah dinas pihak terlapor.

Rumah dinas tersebut disebut dalam laporan sebagai lokasi terjadinya dugaan tindak kekerasan seksual terhadap mahasiswi itu.

Berdasarkan laporan yang diterima kepolisian, dugaan kekerasan seksual disebut terjadi sebanyak dua kali dalam rentang waktu 11 hingga 12 November 2026.

Kedua peristiwa yang dilaporkan tersebut diduga berlangsung di rumah dinas terlapor dan menjadi bagian dari informasi yang ditangani penyidik Polda NTT.

Hingga keterangan disampaikan, kepolisian belum mengumumkan hasil akhir penyelidikan maupun penetapan kesalahan terhadap pihak yang dilaporkan.

Polda NTT Tegaskan Asas Praduga Tak Bersalah

Polda NTT memastikan penanganan laporan dugaan kekerasan seksual tersebut akan terus dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Kepolisian juga menegaskan pentingnya prinsip persamaan di hadapan hukum agar setiap pihak mendapatkan perlakuan yang adil selama proses penanganan perkara.

Selain itu, asas praduga tak bersalah tetap dikedepankan karena dugaan yang dilaporkan masih harus dibuktikan melalui proses hukum.

Reza menegaskan bahwa keterbukaan informasi, pengawasan publik, dan profesionalitas aparat menjadi bagian penting dalam menjaga akuntabilitas penanganan perkara.

Polda NTT berkomitmen melanjutkan proses hukum secara transparan dan prosedural hingga penanganan kasus dugaan kekerasan seksual yang menyeret nama Bupati Kupang YL tersebut selesai.

Penulis :
Shila Glorya
FLOII 2026