HOME  ⁄  Ekonomi

Indonesia Dorong COP31 Akui Laut sebagai Solusi Perubahan Iklim, Perkuat Pendanaan Karbon Biru

Oleh Shila Glorya
SHARE   :

Indonesia Dorong COP31 Akui Laut sebagai Solusi Perubahan Iklim, Perkuat Pendanaan Karbon Biru
Foto: Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Irwan Meilano berbicara dalam forum Dialog Laut dan Perubahan Iklim di sela Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31) di Antalya, Turkiye, Rabu 11/11/2026 (sumber: KKP)

Pantau - Indonesia mendorong pengakuan ekosistem laut sebagai bagian integral dari solusi perubahan iklim global dalam Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-31 (COP31) yang berlangsung di Antalya, Turkiye.

Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Irwan Meilano menegaskan bahwa laut harus ditempatkan sebagai komponen penting dalam upaya mengatasi perubahan iklim, terutama melalui penguatan pendanaan dan adaptasi berbasis ekosistem kelautan.

Indonesia juga meminta agar keputusan COP31 memberikan pengakuan terhadap kontribusi laut dalam penanganan perubahan iklim sekaligus memastikan hasil dialog kelautan terintegrasi dalam kebijakan dan aksi iklim global.

"Keputusan COP31 perlu mengakui laut sebagai bagian dari solusi perubahan iklim. Hasil dan pesan utama dari dialog tahun ini harus terintegrasi secara nyata ke dalam pilar-pilar aksi iklim, terutama pendanaan dan adaptasi," ujar Irwan sebagaimana disampaikan dalam siaran resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Jakarta, Senin.

Indonesia Sampaikan Tiga Prioritas Kelautan dalam COP31

Dalam forum Dialog Laut dan Perubahan Iklim yang menjadi kegiatan pendamping COP31 pada Rabu (11/11), Indonesia menyampaikan tiga prioritas utama untuk memperkuat posisi ekosistem laut dalam kebijakan iklim internasional.

Prioritas pertama adalah memperkuat hasil COP31 agar keputusan yang dihasilkan dapat mengakomodasi kepentingan dan kontribusi ekosistem laut dalam upaya mitigasi maupun adaptasi terhadap perubahan iklim.

Prioritas kedua adalah memastikan keberlanjutan kerja sama kelautan dalam kerangka Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim atau United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC).

Sementara itu, prioritas ketiga adalah mempercepat implementasi aksi iklim berbasis ekosistem laut agar berbagai komitmen internasional dapat diterjemahkan menjadi program nyata dalam perlindungan dan pemulihan lingkungan kelautan.

Irwan menilai ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang memiliki peran strategis dalam meningkatkan ketahanan ekosistem terhadap dampak perubahan iklim.

Selain mendukung ketahanan lingkungan, ketiga ekosistem tersebut turut berkontribusi terhadap ketahanan pangan dan keberlanjutan mata pencaharian masyarakat pesisir yang menggantungkan kehidupan pada sumber daya kelautan.

Indonesia juga mendukung penyusunan peta jalan kelautan untuk beberapa tahun (multiyears) yang diselaraskan dengan tujuan dan komitmen dalam Perjanjian Paris mengenai perubahan iklim.

Peta jalan tersebut diharapkan mampu memperkuat koordinasi dan kerja sama antarnegara dalam menjalankan agenda kelautan dan perubahan iklim tanpa menambah beban pelaporan bagi negara-negara yang terlibat.

Indonesia Targetkan Rehabilitasi Mangrove 600.000 Hektare

Dalam implementasi kebijakan nasional, Indonesia telah memasukkan ekosistem mangrove dan padang lamun ke dalam dokumen Second Nationally Determined Contribution (Second NDC) sebagai bagian dari komitmen penanganan perubahan iklim.

Melalui komitmen tersebut, pemerintah menetapkan target rehabilitasi mangrove seluas 600.000 hektare guna mendukung pemulihan ekosistem pesisir sekaligus memperkuat kontribusi sektor kelautan terhadap aksi iklim.

Indonesia juga tengah memperkuat landasan regulasi nasional untuk pengembangan pendanaan karbon biru (blue carbon) yang berkaitan dengan kemampuan ekosistem pesisir dan laut dalam menyerap serta menyimpan karbon.

Salah satu langkah yang dilakukan adalah penyusunan peraturan menteri mengenai Nilai Ekonomi Karbon di sektor kelautan untuk mendukung pengembangan mekanisme pembiayaan berbasis karbon biru.

Penguatan regulasi tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mengembangkan potensi ekosistem pesisir sebagai sumber pendanaan untuk mendukung perlindungan lingkungan dan penanganan perubahan iklim.

Indonesia Dorong Perluasan Pendanaan Hibah untuk Aksi Iklim Laut

Meskipun telah menetapkan sejumlah komitmen nasional, Irwan mengingatkan bahwa pelaksanaan berbagai agenda kelautan masih membutuhkan dukungan internasional, khususnya dalam aspek pembiayaan dan pengembangan kapasitas.

Indonesia karena itu mendorong perluasan akses terhadap pendanaan berbasis hibah agar negara-negara memiliki dukungan keuangan yang memadai untuk menjalankan program perlindungan dan pemulihan ekosistem laut.

Selain pendanaan hibah, Indonesia menekankan pentingnya dukungan pengembangan proyek kelautan agar potensi ekosistem laut dapat diwujudkan menjadi program aksi iklim yang dapat dilaksanakan secara nyata.

Pemerintah juga mengusulkan perbaikan sistem pelacakan pendanaan kelautan untuk meningkatkan kemampuan pemantauan terhadap dukungan pembiayaan yang dialokasikan bagi program terkait laut dan perubahan iklim.

Prioritas lainnya mencakup peningkatan kapasitas negara-negara dalam mengembangkan potensi karbon biru sehingga sumber daya kelautan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung implementasi aksi iklim pada tingkat regional.

"Banyak komitmen kelautan masih bergantung pada dukungan. Kita membutuhkan akses yang lebih luas terhadap pendanaan hibah, dukungan pengembangan proyek, pelacakan pendanaan kelautan yang lebih baik, serta penguatan kapasitas agar potensi karbon biru dapat diwujudkan menjadi aksi iklim nyata," tegas Irwan.

Indonesia Perkuat Kerja Sama Global untuk Perlindungan Ekosistem Laut

Melalui berbagai usulan dalam COP31, Indonesia berupaya memperkuat posisi ekosistem laut dalam agenda perubahan iklim internasional dengan menekankan pentingnya pengakuan terhadap kontribusi sektor kelautan dalam keputusan konferensi.

Indonesia juga mendorong kesinambungan kerja sama internasional agar perlindungan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang dapat menjadi bagian dari implementasi kebijakan iklim global.

Dukungan pendanaan, pengembangan kapasitas, dan penguatan regulasi karbon biru menjadi sejumlah aspek yang didorong Indonesia untuk memastikan komitmen kelautan dapat diwujudkan menjadi aksi nyata dalam menghadapi perubahan iklim.

Penulis :
Shila Glorya
FLOII 2026